Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
BPJS
Seluruh RS Harus Melayani Pasien Pengguna BPJS
2016-02-07 13:15:54
 

Ilustrasi. Layanan pendaftaran BPJS di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Muluk Bandar Lampung.(Foto: BH/sya)
 
Komisi IX DPR melakukan kunjungan spesifik ke Rumah Sakit Siloam dan RSUD Tangerang, Kamis (4/2) lalu meninjau pasien DBD pengguna BPJS yang di dalamnya terdapat Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Wakil Ketua Komisi IX DPR Ermalena mengatakan ini merupakan kunjungan on the spot Komisi IX, sebagai tugas pengawasan. Dalam Hal ini Komisi IX yang diwakili oleh 17 anggota melihat dan memantau bagaimana pelayanan kepada pasien pengguna BPJS di Rumah Sakit Swasta dan RSUD Tangerang apakah terjadi kendala.

"Kita hanya ingin memastikan bahwa rakyat Indonesia mendapat haknya dalam pelayanan kesehatan. Kita juga berharap seluruh rumah sakit yang ada di Indonesia berpartisipasi untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat termasuk penguna BPJS," tambahnya.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IX Amelia Anggraini. "APBN sudah mengalokasikan anggaran kesehatan sebagimana amanat UU. Jadi lakukan dan manfaatkanlah anggaran yang sudah diberikan semaksimal mungkin untuk mewujudkan kesehatan masyarakat," jelasnya.

Pemantauan Komisi IX DPR memang terlihat ada perbedaan pelayanan tetapi disebabkan perbedaan besarnya rumah sakit dan fasilitas yang tersedia. RSUD Tangerang sebelumnya berada di Kabupaten namun sekarang dari registrasi sudah cukup sistematis.

Sementara anggota DPR Komisi IX Tgk. Khaidir mengatakan RS Siloam cukup menarik untuk dijadikan contoh, misalnya dari segi pelayanan dokter, suster tidak ada yang memainkan HP, semua fokus kepada pelayanan pasien.

Komisi IX pun juga berkesempatan menjenguk pasien yang terkena wabah DBD di Rumah Sakit Siloam. Diketahui terdapat 132 orang pasien dan sekitar 20 orang meninggal terhitung dari Desember lalu.

"Langkah-langkah preventif harus segera diambil. Karena wabah DBD ini selalu terjadi setiap tahunnya. Ini tidak bisa dilakukan dengan cara biasa-biasa saja harus ada aksi nyata dari pemerintah supaya efeknya dirasakan oleh masyarakat," ujar Amel politisi Nasdem.(dpr/rng,mp/bh/sya),



 
   Berita Terkait > BPJS
 
  Legislator Minta Pemerintah Tinjau Kembali Program KRIS
  Bongkar-Pasang Regulasi Bingungkan Peserta BPJS Kesehatan
  Fadli Zon: Inpres BPJS Kesehatan Seharusnya Tidak Mengikat
  Luqman Hakim: Batalkan Kepesertaan BPJS Kesehatan sebagai Syarat Pelayanan Pertanahan
  Manfaat JHT Cair di Usia 56 Tahun, Netty: Cederai Rasa Kemanusiaan
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2