Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
KPU
Siapkan 'Sidalih', KPU Diingatkan Jangan Ada Manipulasi Data
Tuesday 05 Mar 2013 23:20:34
 

Ketua Bappilu PAN, Viva Yoga Mauladi.(Foto: Ist)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - KPU menyiapakan Sistem Informasi Daftar Pemilih (Sidalih) sebagai sistem IT dalam penyusunan daftar pemilih. Ketua Bappilu PAN, Viva Yoga Mauladi, mengingatkan KPU soal manipulasi data yang mungkin dilakukan oleh pelaksanaan internal.

Viva Yoga Mauladi atau Mas Yoga adalah pria kelahiran Lamongan, 30 Mei 1968. Pria yang berasal dari Lamongan, Jawa Timur ini mengawali karir politiknya bersama HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), dan akhirnya bisa membawanya ke kancah politik nasional, sebagai anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PAN. Dan kini juga menjabat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PAN.

"Soal sistem daftar pemilih, Sidalih. Tujuannya ingin melakukan update atau respon terhadap rumusan yang dilakukan KPU dengan melibatkan partisipasi pemilih dalam meningkatkan kualitas DPT," kata Viva Yoga Mauladi, dalam diskusi "Sinkronisasi DP4 dan Penetapan Derah Pemilihan" di Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakpus, Jumat (1/3).

"Pesan saya, penggunaannya jangan ada unsur moral hazard (bahaya moral), karena untuk manipulasi melalui teknologi sangat dimungkinkan," lanjut pria kelahiran Kota Lamongan 30 Mei 1968 ini.

Selain itu, KPU perlu juga memastikan sistem teknologi yang dibuat itu aman dari kejahatan IT. Ia mengusulkan diadakan uji produk terhadap sistem IT yang digunakan KPU dalam tahapan Pemilu.

"Perlu ada uji produk terhadap sistem IT yang digunakan KPU. Beberapa kawan yang terlibat aktif di teknologi menyatakan memang luar biasa kejahatan melalui teknologi, ini tidak boleh terjadi di KPU," ucapnya.

Meski demikian, seperti yang dikutip dari detik.com, ia mengapresiasi upaya yang dilakukan KPU dengan mengembangkan sistem teknologi informasi. Namun selain keamanan dalam sistem IT, juga perlu diperhatikan integritas pelaksananya.

"Kita sangat senang KPU menunjukkan kualitas yang sangat baik. Jangan sampai kemudian pemilu sebagai sarana demokrasi dicederai pelaksana yang tidak punya integritas. Kami percaya dengan periode sekarang akan bisa dihasilkan sistem dan mekanisme dalam penetapan pemilu yang berkualitas," tutupnya.(dtk/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > KPU
 
  Audit Investigasi IT KPU, KPK Buktikan Bukan 'Ayam Sayur'
  Komisi II DPR akan Minta Penjelasan Terkait Dugaan Kecurangan KPU
  Paripurna DPR Setujui Komisioner KPU Bawaslu Periode 2022-2027
  Azis Syamsuddin Imbau Jadikan Pemberhentian Ketua KPU Sebagai Evaluasi
  MA Kabulkan Gugatan Rachmawati, KPU Kehilangan Pijakan Menetapkan Pemenang Pilpres 2019
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2