Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Penistaan Agama Islam di Belanda
Sidang atas Politisi Belanda yang Anti-Islam, Geert Wilders, Dimulai
2016-11-02 05:38:12
 

Geert Wilders pernah menyerukan penutupan semua masjid di Belanda.(Foto: Istimewa)
 
BELANDA, Berita HUKUM - Politisi Belanda yang anti-Islam, Geert Wilders, mulai diadili di Schipol dengan dakwaan memicu kebencian rasial.

Dakwaan atasnya bersumber dari sebuah pawai tahun 2014, terkait dengan pernyataan yang menginginkan 'orang Maroko yang lebih sedikit' di Belanda.

Pemimpin Partai Kebebasan Belanda, PVV, ini menolak hadir di sidang Senin (31/10), yang menurutnya merupakan pengadilan politik.

Dia berulang kali mengkritik Islam, menyerukan agar Alquran dilarang dan agar semua masjid di Belanda ditutup.

Jaksa mengatkan bahwa dalam pawai PVV tahun 2014, dia bertanya apakah mereka ingin 'lebih sedikit atau lebih banyak orang Maroko' di Belanda.

Ketika para pendukung partai membalas dengan memekik 'lebih sedikit', dia kemudian menanggapi, "Kita akan mengaturnya.

Geert WildersImage copyrightEPA/REMKO DE WAAL
Image captionSebelumnya Wilders pernah bebas dari dakwaan mendorong kebencian atas umat Islam.

Diancam satu tahun penjara

Pengadilan atasnya berlangsung ketika jajak pendapat memperlihatkan kinerja partainya yang meningkat menjelang pemilihan parlemen, Maret tahun depan.

Jajak tersebut memperlihatkan PVV bersaing ketat dengan VVD pimpinan Perdana Menteri, Mark Rutte, dengan masing-masing diperkirakan meraih 25 hingga 29 kursi dari total 150 kursi parlemen.

Tahun 2011 lalu, Wilders dinyatakan bebas dari dakwaan mendorong kebencian terhadap umat Islam.

Hakim membuka sidang tanpa kehadiran Wilders dengan mengatakan mengambil pernyataan yang dibuatnya di media sosial beberapa waktu belakangan.

Willders bisa dipaksa untuk hadir ke pengadilan dan jika terbukti bersalah akan diancam dengan hukuman maksimal satu tahun penjara.

Pengadilan atasnya ini diperkirakan berlangsung selama tiga pekan dan vonis akan disampaikan pada bulan Desember.
(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah

 

ads2

  Berita Terkini
 
• KPK Tangkap Sestama BNPB dan 13 Pejabat termasuk Pihak Swasta

• BAM DPR Terima Aduan Warga Kebon Sirih Soal Tukar Guling Masjid Al Hurriyah dan Soroti Lokasi Pengganti di Pasar Minggu

• Pergantian Kapolri, Suyudi Ario Seto Resmi Pimpin Korps Bhayangkara Gantikan Listyo Sigit Prabowo

• Pasal 18 PKPU Nomor 19/2023 Diduga "Selundupan" Syarat Pendidikan, Pemohon MK: Gibran Didiskualifikasi

• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2