JAKARTA, Berita HUKUM - Ledakan tungku smelter nikel milik perusahaan China kembali terjadi di kawasan PT. Indonesian Morowali Industrial Park, Morowali, Sulawesi Tengah, Jumat (19/1/2024). Kali ini ledakan terjadi di PT. Sulawesi Mining Investment (SMI).

Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai kecelakaan beruntun itu dapat terjadi karena Pemerintah lamban mengaudit seluruh smelter perusahaan China.

"Harusnya sejak kali pertama terjadi ledakan tungku smelter di PT Gunbuster Nickel Industries (GNI) tahun lalu, Pemerintah aktif menjalankan audit kepada seluruh smelter milik perusahaan China," ungkapnya.

Pemerintah, kata Mulyanto, harus profesional mengawasi pelaksanaan program Keamanan dan Keselamatan Kerja (K3) di semua perusahaan asal negeri tirai bambu tersebut, termasuk mengawasi keandalan alat kerja dan fasilitas yang digunakan selama produksi.

"Jangan karena perusahaan ini milik investor China maka Pemerintah menjadi lemah dan takut melakukan pengawasan secara ketat," tandasnya.

Dua bulan lalu, lanjut Mulyanto, meledak smelter PT.ITTS yang menelan korban sebanyak 21 orang tewas. Kemudian disusul dengan kembali meledaknya smelter PT. GNI dan kini terjadi ledakan smelter di PT. SMI.

"Ledakan smelter yang beruntun terjadi di akhir tahun 2023 dan awal tahun ini mencerminkan tata kelola usaha industri smelter ini tidak sebaik yang digembar-gemborkan Pemerintah," terang Mulyanto.

Mulyanto minta Pemerintah tegas dan segera mengaudit seluruh smelter China tersebut serta mengevaluasi tata kelola industri smelter ini. Hal ini perlu untuk memastikan bahwa izin usaha industri yang diberikan benar-benar dijalankan secara aman dan selamat bagi pekerja dan masyarakat.

"Kita khawatir dengan berbagai kemudahan dan insentif baik fiskal maupun non fiskal yang diberikan pemerintah, alih-alih menjalankan usaha industri dengan baik, perusahaan smelter ini justru lalai dan ugal-ugalan dalam menjalankan tata kelola industri. Akhirnya yang jadi korban adalah pekerja," ujar Mulyanto.

Sebagai pihak paling berwenang di negara ini sudah sepantasnya Pemerintah tidak berhenti mencari penyebab kasus ledakan smelter ini pada kelalaian di tingkat pekerja, tetapi lebih dalam dan komprehensif lagi pada tingkat korporasi yakni tata kelola usaha industri.

"Pemerintah jangan ragu-ragu mencabut izin industri smelter yang terbukti mbalelo. Ini bukan hanya soal keamanan dan keselamatan pekerja tapi juga upaya menjaga marwah Pemerintahan agar tidak dipandang sebelah mata oleh investor asing," tandas Mulyanto.

Sementara, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Rofik Hananto menyayangkan terjadinya insiden tungku smelter meledak kembali di PT Sulawesi Mining Investment (SMI) serta menyampaikan belasungkawa atas dua tenaga kerja yang menjadi korbannya.

Meledaknya tungku smelter menjadi insiden ketiga bagi PT SMI. Menurut data LSM Trend Asia, dua insiden sebelumnya di PT SMI terjadi dari tahun 2017 dan 2018.

Rofik mengatakan insiden ini menambah catatan buruk bagi program hilirisasi yang selama ini dipromosikan Pemerintahan Jokowi. Sepanjang tahun 2023 sendiri, sudah terdapat 20 kali kecelakaan terkait industri smelter.

"Kejadian meledaknya smelter PT SMI ini juga sangat ironis karena terjadi pada saat Pemerintah masih belum usai dalam menyelidiki insiden ledakan smelter yang terjadi di pabrik PT ITSS dengan korban jiwa sebanyak 19 orang," tutur Aleg DPR RI Fraksi PKS tersebut.

Sebelumnya, pada 24 Desember 2023 lalu tungku smelter PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) meledak. PT ITSS ini juga beroperasi di komplek industri Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Morowali, Sulawesi Tengah, di mana PT SMI berada.

Rofik mengutip pernyataan Menkomarves dimana Luhut menyampaikan akan tegas terhadap insiden yang terjadi di PT ITSS ini, bahkan sampai ke sanksi pidana apabila memang terbukti.

"Sayangnya, belum usai penyelidikan dan tindakan tegas terhadap PT ITSS, kejadian naas ledakan smelter PT SMI ini terjadi," imbuh Aleg DPR RI Dapil Jateng VII tersebut.

Rofik meminta pemerintah bertindak cepat dan tepat dalam menyelidiki insiden PT SMI ini serta mengambil tindakan hukum yang tegas. Menurutnya, pemerintah harus serius karena insiden ini sudah menimbulkan banyak korban jiwa khususnya pekerja lokal.

"Rentetan kecelakaan yang terjadi ini merupakan alarm bahaya yang terang benderang bahwa banyak yang tidak beres dengan program hilirisasi ini," tegas politisi asli Purbalingga tersebut.

Rofik mendesak pemerintah untuk mengevaluasi ulang program hilirisasi nikel yang sementara ini lebih banyak mudarat dari manfaatnya.

"Masyarakat banyak dirugikan berupa nilai tambah yang kecil, terjadinya kecelakaan dan korban jiwa, kerusakan lingkungan hidup dan juga cadangan nikel terus menipis," terang Rofik.(PKS/bh/sya)