JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar ekonomi Prof. Firmanzah, PhD menyarankan pemerintahan mendatang, dibawah Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk mempertahankan kebijakan ekonomi yang disiplin dan berhati-hati. Hal ini dimaksudkan, agar perekonomian nasional akan terus tumbuh kuat, berkualitas dan semakin bertenaga dalam mewujudkan pembangunan yang sedang berjalan.

Firmanzah menyebutkan, pemerintahan mendatang menghadapi tantangan ekonomi yang tidak ringan. Selain dibayangi angka inflasi yang tinggi, pemerintah juga perlu mewaspadai dan mengantisipasi normalisasi moneter dunia, dengan dinaikkannya suku bunga di Amerika Serikat yang direncanakan akan dilakukan tahun 2015, dan tentunya akan memiliki dampak bagi perekonomian nasional.

“Koordinasi dan bauran kebijakan baik di sector fiskal, moneter dan riil perlu terus ditingkatkan sebagai manivestasi kedisipilinan serta kehati-hatian dalam pengelolaan kebijakan perekonomian nasional,” saran Firmanzah di Jakarta, Senin (25/8) pagi.

Pengelolaan Inflasi

Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu memaparkan, di tingkat global, saat ini ada kecenderungan pertumbuhan ekonomi sejumlah negara di Eropa berada di bawah perkiraan Bank Sentral Eropa (ECB). Bahkan secara rata-rata pertumbuhan PDB di kawasan Euro diperkirakan hanya mencapai 0.1 persen pada kuartal kedua, yang berati lebih rendah dari kuartal pertama sebesar 0,2 persen.

Ia menyebutkan, ekonomi Jerman berkontraksi 0.2 persen, Perancis melaporkan stagnasi pertumbuhan dengan ancaman defisit di atas 4 persen, sementara Italia kembali meneruskan tren kontraksi mengarah ke resesi yang telah dialami dalam beberapa kuartal terakhir. Adapun di Eropa Timur khususnya Polandia, Ceko, dan Rumania juga menunjukkan perlambatan bahkan ekonomi Rumania dilaporkan berkontraksi 1 persen pada kuratal 2/2014.

Kondisi di atas juga diperburuk oleh situasi politik Zona Euro dengan perseteruan Rusia dan Ukraina yang menyebabkan potensi terhentinya bantuan Internasional ke kawasan ini.

Menurut Firmanzah, indeks kepercayaan konsumen di 18 negara yang tergabung dalam zona Euro juga mengalami pertumbuhan negatif yang semakin dalam. “Pada bulan Agustus 2014, indeks kepercayaan konsumen terus merosot hingga minus 10 persen dari posisi Juli 2014 yang mencapai minus 8,4,” terangnya.

Karena itu, Firmanzah memahami jika Bank Sentral Eropa (ECB) pada Juli lalu mengumumkan, kawasan zona Euro kembali dibayang-bayangi risiko deflasi yang berpotensi menjerumuskan ekonomi kawasan tersebut.

Dikatakan Firmanzah, Bank sentral Eropa (ECB) telah melaporkan inflasi yang sangat rendah bulan Juli lalu di level 0.4 persen, yang merupakan inflasi terlambat sejak tahun 2009. Inflasi yang di bawah 1 persen ini, lanjut Firmanzah, dipandang banyak kalangan akan semakin menyulitkan otoritas kawasan tersebut untuk mendorong pemulihan di kawasan Eropa. Karena itu, ECB mengisyaratkan akan menurunkan suku bunga murah ke level 0.15 persen, atau lebih rendah dari saat ini sebesar 0.25 persen.

Firmanzah menilai, ekspektasi inflasi kawasan Euro yang didesain 2 persen oleh ECB untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sepertinya sulit untuk diwujudkan. Ia mengingatkan, deflasi yang terlalu rendah memiliki efek yang sama dengan inflasi yang terlalu tinggi. Karena itu, lanjut Firmanzah, inflasi perlu dijaga dalam rentan yang aman dan memungkinkan ekonomi terus tumbuh namun tidak membahayakan fundamental ekonomi.

Menurut Firmanzah, megara-negara kawasan Euro yang menghadapi risiko inflasi rendah (deflasi) seperti Portugal, Spanyol dan Italia diperkirakan akan semakin membebani pemulihan kawasan Euro dengan target inflasi yang disampaikan ECB.

Ia menyebutkan, tingkat inflasi di Portugal mencapai minus 0.7 persen pada kuartal II-2014, inflasi di Spanyol diperkirakan turun ke level 0.3 persen, sementara Itali juga semakin memburuk, sehingga menyebabkan ekonomi di ketiga negara tersebut semakin sulit keluar dari persoalan hutang dengan tren yang terus meningkat.

“Italia kini menghadapi persoalan hutang yang sangat serius dimana rasio hutang terhadap PDB telah mencapai 135.6 persen, sementara rasio hutang Portugal juga meningkat ke level 132.9 persen,” jelas Firmanzah.

Belajar dari realita yang terjadi di kawasan Euro, menurut Firmanzah, pengelolaan risiko inflasi menjadi sangat relevan bagi perekonomian nasional. Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan itu menyebutkan, desain kebijakan ekonomi nasional khususnya pengelolaan risiko inflasi telah menjadi fokus perhatian pemerintah dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tetapi juga menggairahkan aktivitas-aktivitas ekonomi produktif.

Firmanzah menunjukkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang melansir indeks harga konsumen Juli 2014 sebesar 0.93 persen, inflasi tahun kalender sebesar 2.94 persen, inflasi tahun ke tahun (yoy) 4.53 persen, inflasi komponen inti 0.52 persen, dan inflasi komponen inti yoy 4.64 persen. Inflasi Juli 2014 dipengaruhi utamanya oleh kelompok bahan makanan sebesar 1.94 persen.

Adapun kinerja neraca perdagangan semester 1-2014 juga menunjukkan perbaikan yang signifikan. Periode semester 1-2014, nilai ekspor Indonesia kumulatif mencapai 88,83 miliar dolar AS atau menurun 2,46 persen jika dibandingkan periode tahun lalu. Nilai impor mencapai 89,98 miliar dollar AS atau menurun 4,7 persen dibandingkan periode tahun lalu. Dengan demikian secara keseluruhan defisit semester 1-2014 berkisar 1 miliar dollar AS akibat besarnya defisit migas. Namun kinerja perdagangan non migas semester 1-2014 mencatatkan surplus 5 miliar dollar AS (di luar migas yang defisit 6.1 miliar dollar AS).

“Perbaikan kinerja neraca dagang dan inflasi menunjukkan berjalannya bauran kebijakan (policy mix) yang ditempuh selama ini,” kata Firmanzah seraya menyebutkan, bauran kebijakan antara otoritas fiskal dan moneter dilakukan untuk terus menjaga stabilitas perekonomian nasional di tengah risiko global yang semakin kompleks.

Ia mengingatkan, pengendalian inflasi di rentang tertentutidak hanya sebagai instrument pertumbuhan tetapi sekaligus mendorong penguatan fundamental ekonomi nasional sehingga sejumlah proses pembangunan dapat terus berjalan.

Terkait dengan APBNP 2014, Firmanzah menjelaskan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di level 5.5 persen. Sedangkan inflasi ditargetkan berada di level 5.3 persen (+ 1 persen). Dengan target ini, tambah Firmanzah, perekonomian nasional diharapkan dapat tumbuh positif sehingga sejumlah agenda pembangunan dapat semakin ditingkatkan.

Ia juga menyebutkan, pengendalian risiko inflasi juga ditunjukkan pemerintah pada tahun 2013 lalu ketika pemerintah menempuh kebijakan penyesuaianharga BBM subsidi. “Artinya desain kebijakan inflasi perlu dirumuskan dengan sangat hati-hati,” tutur Firmanzah seraya menambahkan, inflasi yang terlalu tinggi dan terlalu rendah (deflasi) adalah kondisi yang dihindari Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.
Kondisi itulah, jelas Firmanzah, yang menyebabkan pemerintah berhati-hatian dalam mengeluarkan sejumlah kebijakan yang akan ditempuh.

Firmanzah optimistis, pemerintahan berikutnya periode 2014-2019 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan terus meningkatkan pengelolaan inflasi sebagai salah satu kebijakan utama perekonomian nasional. Karena itu, Firmanzah meyakini perekonomian nasional akan terus tumbuh kuat, berkualitas dan semakin bertenaga dalam mewujudkan pembangunan yang sedang berjalan.(ES/setkab/bhc/sya)