Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Lingkungan    
Banjir
Soal Solusi Banjir Jakarta, Fahira Idris: Naturalisasi Lebih Efektif
2020-01-04 23:18:53
 

Anggota DPD RI Fahira Idris saat foto bersama dengan warga kecamatan Cilincing Jakarta Utara.(Foto: BH /amp)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris menilai program naturalisasi lebih efektif diterapkan dalam mengatasi banjir di Jakarta, ketimbang normalisasi sungai.

"Saya lebih condong ke (program) naturalisasi," ujar Fahira kepada pewarta BeritaHUKUM seusai menghadiri acara penyerahan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir DKI Jakarta dan sekitarnya yang digelar oleh Kementerian Pertanian, di kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (4/1).

Sedangkan program normalisasi sungai, menurut Fahira, beton-beton yang dibangun kurang berfungsi optimal.

"Karena kemarin saya susuri sungai Ciliwung, saya lihat beton beton itu menurut saya kurang berfungsi, jadi naturalisasi itu menurut saya lebih efektif," tandasnya.

Dia pun mengatakan, bahwa program naturalisasi harus seiring dengan ketersediaan lahan yang memadai.

"Tetapi memang harus pembebasan lahannya dulu, jadi kalau pembebasan lahannya belum maksimal maka tidak mungkin bisa dilakukan," katanya.

Karena itu, Fahira berharap program naturalisasi secepatnya dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan pemerintah pusat. Sehingga pencegahan luapan banjir di Jakarta dapat teratasi secara maksimal.

"Saya sih berharap naturalisasi segera dilakukan dengan cepat, karena itu terkait dengan pembebasan lahan juga kan. Dan kerjasama dengan pemerintah pusat juga kan, sehingga mudah mudahan lima tahun kedepan banjir (besar) seperti ini tidak terulang lagi," ujar Fahira.

Terkait beda pendapat program (naturalisasi dan normalisasi) dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta, Fahira selaku pimpinan komite 1 DPD RI ini berencana akan melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait.

"Kita nanti pada tanggal 10 Januari 2020 akan melakukan pertemuan dengan pemprov, pemerintah pusat, dan PUPR. Jadi nanti kita cari solusi terbaiklah," pungkasnya.(bh/amp)



 
   Berita Terkait > Banjir
 
  Anggota DPR Soroti Bencana Banjir di Kaltim
  Kalimantan Banjir Besar, Andi Akmal : Regulasinya Kurang Dukung Penjagaan Lingkungan
  Tinjau Penanganan Banjir, Khoirudin Apresiasi Kinerja Gubernur Anies dan Kader-Kader PKS
  Data BPBD: Jumlah RW Tergenang Banjir DKI Lebih Rendah Dibanding Tahun 2015
  Komisi VIII Siap Bantu Pemkot Semarang Tangani Banjir
 
ads1

  Berita Utama
Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

Penjelasan Polda Metro Soal Curhatan Fahri Calon Siswa Bintara 2021 yang Tidak Lolos

 

ads2

  Berita Terkini
 
Syarief Hasan Dukung Penuh Pancasila Masuk Kurikulum Pendidikan Nasional

12 Outlet Ditemukan Pelanggaran, Anies Baswedan Cabut Izin Usaha Holywings di Jakarta

Eddy Santana Desak Percepatan Pembangunan Tol Trans Sumatera

Jangan Sampai Demi Jaga Pertumbuhan, Independensi BI Jadi Bias

Penambahan Kuota Haji Berimbas pada Pembiayaan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2