JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dari DKI Jakarta, Fahira Idris menilai program naturalisasi lebih efektif diterapkan dalam mengatasi banjir di Jakarta, ketimbang normalisasi sungai.

"Saya lebih condong ke (program) naturalisasi," ujar Fahira kepada pewarta BeritaHUKUM seusai menghadiri acara penyerahan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana banjir DKI Jakarta dan sekitarnya yang digelar oleh Kementerian Pertanian, di kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Sabtu (4/1).

Sedangkan program normalisasi sungai, menurut Fahira, beton-beton yang dibangun kurang berfungsi optimal.

"Karena kemarin saya susuri sungai Ciliwung, saya lihat beton beton itu menurut saya kurang berfungsi, jadi naturalisasi itu menurut saya lebih efektif," tandasnya.

Dia pun mengatakan, bahwa program naturalisasi harus seiring dengan ketersediaan lahan yang memadai.

"Tetapi memang harus pembebasan lahannya dulu, jadi kalau pembebasan lahannya belum maksimal maka tidak mungkin bisa dilakukan," katanya.

Karena itu, Fahira berharap program naturalisasi secepatnya dilakukan oleh pemprov DKI Jakarta bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, khususnya dengan pemerintah pusat. Sehingga pencegahan luapan banjir di Jakarta dapat teratasi secara maksimal.

"Saya sih berharap naturalisasi segera dilakukan dengan cepat, karena itu terkait dengan pembebasan lahan juga kan. Dan kerjasama dengan pemerintah pusat juga kan, sehingga mudah mudahan lima tahun kedepan banjir (besar) seperti ini tidak terulang lagi," ujar Fahira.

Terkait beda pendapat program (naturalisasi dan normalisasi) dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta, Fahira selaku pimpinan komite 1 DPD RI ini berencana akan melakukan pertemuan dengan Pemprov DKI Jakarta dan pihak-pihak terkait.

"Kita nanti pada tanggal 10 Januari 2020 akan melakukan pertemuan dengan pemprov, pemerintah pusat, dan PUPR. Jadi nanti kita cari solusi terbaiklah," pungkasnya.(bh/amp)