JAKARTA, Berita HUKUM - Gubernur Jawa Timur Soekarwo membantah ada praktik suap kepada Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu Akil Mochtar, dalam pemenangannya sebagai Gubernur Jawa Timur. Soekarwo mengaku siap diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan suap pengurusan sengketa Pilkada yang menjerat Akil.

“Seluruh warga negara Indonesia kalau diminta menjelaskan masalah hukum, kan harus siap,” kata Soekarwo di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu (15/1).

Sebelumnya, Akil disebut sempat meminta dana pengamanan hasil Pemilihan Gubernur Jawa Timur sebesar Rp 10 miliar kepada pasangan petahanan Soekarwo-Saifullah Yusuf. Permintaan itu disampaikan melalui Ketua DPD Golkar Jatim, Zainudin Amali, sehari sebelum Akil ditangkap KPK pada 2 Oktober 2013 lalu.

Zainddin adalah anggota tim sukses (timses) Soekarwo-Saifullah Yusuf. Menurut Zainudin, jika dana tersebut tidak disediakan, maka pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf terancam kalah dalam gugatan sengketa hasil Pilgub Jatim di MK melawan pasangan Khofifah Indar Parawansah-Herman S Sumawiredja beberapa waktu lalu.

"Permintaan itu disampaikan kepada Soekarwo melalui saya, tapi saat itu Soekarwo menolak karena dia yakin fakta hukum menunjukkan dia menang," kata Zainudin, Minggu (12/1).

Sementara itu, menurut Soekarwo, Zainudin tak pernah menyampaikan adanya permintaan uang dari Akil. “Menyampaikan saja enggak,” katanya, demikain seperti dikutip dari kompas.com.

Seperti diberitakan, pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf menang dalam Pilgub Jatim dengan memperoleh 8.195.816 suara atau 47,25 persen. Sementara pasangan Khofifah Indar Parawansa-Herman S Sumawiredja meraih suara 6.525.015 suara atau 37,62 persen.

Khofifah menggugat hasil Pilgub Jatim karena dinilai adanya kecurangan dan upaya sistematis yang didukung KPU Jatim dan berbagai program Pemprov Jatim untuk memenangkan pasangan petahanan. Namun, gugatan itu ditolak MK.(dmr/kmp/bhc/rby)