SPANYOL. Berita HUKUM - Pemerintah pusat Spanyol menegaskan akan mencabut otonomi Catalunya kecuali para pemimpinnya membatalkan pernyataan kemerdekaan yang dinyatakan pekan lalu.

Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamaria mengulangi ancaman itu sehari menjelang berakhirnya batas waktu, Kamis (19/10) pukul 10.00 pagi waktu setempat.

Sebelum batas waktu tersebut, Presiden Catalunya, Carles Puigdemont, diminta untuk menegaskan posisi Catalunya dengan mencabut pernyataan kemerdekaan yang pernah dinyatakan.

Sementara itu unjuk rasa terus berlangsung menentang penangkapan tokoh separatis Catalunya, Jordi Sanchez dan Jordi Cuixart.

Keduanya sedang diselidiki dengan tuduhan penghasutan sebagai tokoh yang berperan penting dalam pelaksanaan referendum kemerdekaan Catalunya pada Minggu 1 Oktober lalu, yang dianggap melanggar hukum oleh pemerintah Madrid.

Hak atas fotoEPA

Dalam sidang sekelompok anggota parlemen membawa plakat yang mendesak pembebasan Jordi Sanchez dan Jordi Cuixart, namun mendapat teguran dari ketua parlemen yang mengatakan rapat untuk berdebat akal dan bukan sebagai tempat pertunjukan.

Hasil referendum menunjukkan 92% suara mendukung kemerdekaan namun dengan tingkat partisipasi yang rendah sekitar 43%.

Setelah referendum tersebut, Carles Puigdemont menandatangani pernyataan kemerdekaan namun kemudian menunda implementasinya dan menyerukan perudingan dengan pemerintah Madrid.

Namun seruan dialog tidak ditanggapi oleh Madrid, yang menurut Puigdemont, malah menyampaikan penghinaan, penindasan, dan ketakutan.

Hak atas fotoEPA

Sementara Perdana Menteri Mariano Rajoy mendesak pihak berwenang di Catalunya memperlihatkan yang disebutnya sebagai akal sehat.

"Yang saya minta adalah Puigdemont bertindak masuk akal... lebih mengutamakan kepentingan rakyat," tegasnya di parlemen, Rabu (18/10).

Jika Puigdemont tidak memberi jawaban jelas tentang kemerdekaan Catalunya hingga batas waktu Kamis maka Madrid akan memberlakukan pemerintahan langsung berdasarkan Pasal 155 Konstitusi, yang selama ini belum pernah digunakan.

Pemerintahan langsung itu bisa mencakup banyak hal, termasuk pengambilalihan kendali atas keuangan, kepolisian wilayah, dan juga menggelar pemilu dini di Catalunya.

Dalam perkembangan terpisah, Spanyol memanggil duta besar Venezuela di Madrid untuk meminta penjelasan atas komentar Presiden Nicola Maduro tentang situasi di Catalunya.

Hari Selasa (17/10), Presiden Maduro menuduh Spanyol melakukan penahanan politik setelah menangkap dua pemimpin sipil Catalunya dengan dakwawan penghasutan.

Sementara, Pemerintah Spanyol akan mulai membekukan status otonomi Catalunya pada hari Sabtu mendatang, setelah pemimpin kawasan itu mengancam akan mengumumkan kemerdekaan sesuai hasil referendum.

Kantor PM Spanyol mengatakan, para menteri akan melakukan rapat khusus untuk mengaktifkan Pasal 155 konstitusi, yang memungkinkan mereka untuk mengambil alih langsung pemerintahan wilayah tersebut.

Pemimpin Catalunya sebelumnya mengancam bahwa parlemen wilayah itu akan melakukan pemungutan suara untuk menyatakan kemerdekaan, yang sesuai hasil referendum yang disengketakan pada 1 Oktober, jika Spanyol 'terus melakukan represi.'

Banyak kalangan mencemaskan, hal ini bisa memicu kerusuhan.

"Pemerintah Spanyol akan melangkah pada prosedur yang digariskan dalam Pasal 155 Konstitusi untuk mengembalikan legalitas di wilayah pemerintahan sendiri Catalonya," kata pernyataan Perdana Menteri Mariano Rajoy.

Pasal 155 Konstitusi Spanyol tahun 1978, yang menerapkan pemberlakuan demokrasi setelah kematian diktator Jenderal Franco tiga tahun sebelumnya, memungkinkan pemerintah pusat di Madrid untuk memberlakukan pengambil-alihan pemerintahan jika terjadi sebuah krisis. Sejauh ini pemberlakuan pasal 155 itu tidak pernah dilakukan.

Para pemimpin politik di Madrid dan Barcelona telah terlibat dalam ketegangan tinggi sejak referendum, yang menurut para pemimpin Catalan menghasilkan suara "Ya" untuk kemerdekaan, namun oleh pemerintah Madrid dianggap ilegal.(BBC/bh/sya)