JAKARTA, Berita HUKUM - Isu penting seperti reformasi di bidang Agraria untuk mengatasi ketimpangan penguasaan lahan dan kepemilikan, kebijakan industri, perdagagan dan perburuhan semakin tidak jelas. Semakin condong kepada mekanisme pasar yang sangat bebas. Hal ini juga dianggap menghawatirkan dan tidak sesuai dengan Pancasila.

Ditambah lagi dengan politik pencitraan yang sudah semakin jauh dari kenyataan dan rekam jejaknya membuat rakyat semakin 'muak' terhadap pemerintah. Kesadaran rakyat harus diisi dengan hal-hal yang lebih subtantif dan ideologis, hal inilah yang diuraikan Sucipto selaku Sekjend PASKABI (Pusat Aspirasi Kaum Buruh Indonesia) saat mengikuti diskusi terbuka dengan tema '1 Semester Pemerintahan Jokowi-JK, Adakah Masa Depan Itu?'

"Selama 1 semester ini pemerintahan Jokowi-JK belum terealisasi, seperti persoalan kesejahteraan rakyat belum membaik, tidak ada perubahan yang diciptakan pemerintah sekarang untuk perbaikan rakyat," ujar Sucipto, pada para pewarta disela-sela diskusi yang juga hadir sebagai narasuber dalam prospektif ekonomi Iksan Modjo dikawasan Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (23/4).

Menurut mantan Sekjend GASPERMINDO (Gabungan Serikat Pekerja Merdeka Indonesia) ini juga, yang mana persoalan pangan saja masih impor, seakan masih melanjutkan roda pemerintahan yang sebelumnya (Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono), sedangkan menurutnya kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia sangatlah berpotensi luar biasa dapat tercukupi, namun masih saja tetap Indonesia mengalami impor.

"Kalau bisa menproduksi pangan itu baru namanya cerdas, padahal kita ini produksi pangan terbesar juga, seperti tempe, tapi masih saja impor, padahal tempe kita produksi yang terbesar juga," jelasnya.

Tambah Pria kelahiran Purworejo ini juga mengkritisi, pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) betul-betul dianggapnya masih sangat kurang bisa menciptakan kemajuan dari segala bidang, Globalisasi memang sah-sah saja, namun ia berharap pemimpin harus cerdas dan bisa menyesuaikan diri. Rancangan kebijaksanaan pemerintah meskipun sudah dipersiapkan dari 10 tahun yang lalu tapi hingga sekarang belum bisa apa-apa, bagaimana bisa memunculkan produksi barang hingga mensejahterakan rakyat?.

"Untuk solusi lebih radikalnya lagi, berani gak presiden kita menunda bayar utang dulu, agar dananya untuk menciptakan lapangan kerja, biar produk-produk pertanian kita dan sebagainya tidak impor saja," tutupnya.(bh/bar)