Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Kesehatan
Sufmi Dasco: Pemecatan Dokter Terawan dari IDI Tidak Sah
2022-03-30 14:57:35
 

Ilustrasi. Letnan Jenderal TNI Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, Sp.Rad.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan (Korekku) Sufmi Dasco Ahmad menilai pemecatan Dokter Terawan Agus Putranto dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sangat berbahaya bagi dunia kedokteran. Ia pun sudah mempelajari dengan seksama soal pemecatan ini. Menurut Dasco, ada sejumlah hal yang menyebabkan pemecatan ini tidak sah. Pertama, pemecatan itu baru rekomendasi dari Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK) IDI.

"Yang kedua, rekomendasi ini perlu dieksekusi oleh PB (Pengurus Besar) IDI. Sementara pengurus lama (PB IDI) demisioner, (dan) pengurus baru belum dilantik. Lalu kemudian itu dibacakan dalam forum Muktamar (IDI di Aceh) oleh perangkat yang tidak jelas, sehingga menimbulkan kegaduhan," tandas Dasco saat ditemui awak media di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Senin (28/3).

Dasco yakin dan percaya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dapat memfasilitasi persoalan ini kepada pengurus PB IDI yang baru. "Saya ada komunikasi dengan Menteri Kesehatan untuk kemudian memastikan Kemenkes memfasilitasi agar permasalahan-permasalahan ini tidak berlarut-larut. Kemudian saya percaya Menkes dapat memfasilitasi pengurus IDI yang baru dengan Dokter Terawan sebagai anggota IDI. Saya (masih) sebut (Dokter Terawan) anggota IDI karena pemecatan itu tidak sah," tegas Dasco.

Yang tidak kalah penting, karena akibat pemecatan ini sudah menimbulkan gaduh, politisi Partai Gerindra itu akan meminta kepada pihak Kepolisian untuk menyelidiki oknum yang membuat kegaduhan ini, untuk kemudian diproses secara hukum. "Karena kejadian-kejadian seperti ini tidak boleh terulang. Hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, namun dilaksanakan oleh orang-orang per orang," kata Dasco.

Ketika ditanya apakah Komisi IX DPR RI akan memanggil Kemenkes, Dasco menyerahkan sepenuhnya kepada Komisi Kesehatan itu. "Saya pikir saya serahkan kepada Komisi IX, apakah Kemenkes perlu dipanggil atau tidak. Tapi yang penting, kita minta kepada Komisi IX untuk melakukan kajian yang komprehensif terhadap Undang-Undang Praktik Kedokteran dan Undang-Undang Pendidikan Kedokteran. Sehingga nanti kita akan lihat, organisasi seperti IDI ini bagaimana kedudukannya dalam kondisi seperti ini," tandasnya.(sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Kesehatan
 
  Hepatitis Akut Menular Lewat Saluran Cerna dan Pernafasan, Ini Cara Mencegahnya
  Imunisasi Dasar Anak Talasemia, Berpacu Waktu dan Sel Darah Merah
  3 Anak di Jakarta Meninggal karena Hapatitis Akut yang Masih 'Misterius'
  Jantung Sehat Perlu Gaya Hidup dan Makanan Sehat
  Sufmi Dasco: Pemecatan Dokter Terawan dari IDI Tidak Sah
 
ads1

  Berita Utama
Lebih Baik Kemenag Tidak Menolak Penambahan 10,000 Kuota Haji Indonesia Oleh Pemerintah Saudi

Antisipasi Laporan Bank Dunia, Pemerintah Harus Hati-Hati Tentukan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021

Sinyal Prabowo untuk Siapa, Anies Baswedan, Sandiaga Uno, Atau Rizal Ramli?

 

ads2

  Berita Terkini
 
BAPERA Sambangi Polres Metro Jakarta Selatan, Minta Pemilik Holywings Diperiksa

Dipilih Ribuan Warganet, Firli Tak Mau Terganggu Isu Capres

Netty Aher Minta Kebijakan Pembelian Kebutuhan Dasar Pakai Aplikasi Dievaluasi

Ketua DPR Dicurhati Nelayan di Cirebon: Sulitnya Solar, Asuransi, hingga Pembangunan 'Jetty'

Legislator Sebut UU Hukum Acara Perdata Mendesak Direvisi

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2