YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Bangsa dan rakyat Indonesia tidak akan memperoleh manfaat apa pun jika Pemilu 2014 masih sarat dengan money politics dan bagi-bagi kekuasaan. Perubahan yang diharapkan rakyat juga tidak akan terwujud, sepanjang partai politik (Parpol) masih berpikir menjadikan ketua umumnya sebagai Presiden atau wakil Presiden.

“Ini tidak boleh terjadi lagi. Pemilu yang sangat mahal biayanya harus benar-benar bermanfaat untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itu, Parpol harus mau membuka diri dan menerima figur-figur terbaik dari luar partai yang layak memimpin bangsa ke depan. Presiden 2014 harus dari luar Parpol,” ujar Sri Sultan Hamengkubuwono X, kepada pers usai menerima kunjungan ekonom senior Rizal Ramli yang didampingi Jubir Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie M Massardi, di Keraton Kilen, Yogyakarta, Sabtu sore (11/1).

Kedua tokoh nasional itu bertemu sekitar 1,5 jam. Mereka mendiskusikan berbagai persoalan yang membelit bangsa dan rakyat Indonesia. Dari perbincangan yang berlangsung santai dan kental dengan suasana persahabatan itu, banyak persamaan visi dan persepsi di antara mereka. Salah satunya yang menonjol adalah, keprihatinan keduanya terhadap Parpol yang sibuk memupuk harta dan kekuasaan serta abai terhadap kesejahteraan rakyat.

Menurut Sultan, Indonesia memerlukan pemimpin yang tidak punya kepentingan, kecuali bekerja dengan sungguh-sungguh untuk rakyat, pemimpin yang mengabdikan diri untuk rakyat. Indonesia butuh pemimpin yang berkuasa, tapi tidak merasa berkuasa. Sayangnya Parpol tidak kunjung melahirkan kader yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai pemimpin. Ironisnya, semua Parpol justru berpikir dan berjuang untuk menjadikan ketua umumnya sebagai presiden atau wakil presiden.

“Saya tidak melihat kesungguhan parpol dalam menyejahterakan rakyat. Mereka bukannya tidak tahu, bahwa ketua umumnya sama sekali tidak layak menjadi presiden atau wapres. Tapi mereka tetap saja ngotot, dengan pertimbangan sebagai capres walau gagal, kelak akan mememperoleh jatah jabatan. Inilah yang saya sebut dengan praktek bagi-bagi jabatan tadi. Praktik seperti itu tidak akan bisa memecahkan persoalan bangsa,” ungkap Sultan lagi dengan nada miris.

“Dengan kriteria pemimpin seperti yang Ngarso Dalem paparkan tadi, apakah pak Rizal Ramli adalah figur yang tepat untuk menjadi Presiden 2014?” tanya wartawan.

“Wah, saya tidak pada tempatnya menjawab pertanyaan tersebut. Saya teman baik pak Ramli. Subjektivitas saya belum tentu sama dengan subjektivitas rakyat. Tapi saya punya banyak kesamaan visi dengan pak Ramli, bahwa pemimpin ke depan harus tokoh yang bersedia mengabdi kepada rakyat. Pemimpin yang anti korupsi, anti kemiskinan, anti penguasaan sumber-sumber keuangan dan sumber daya alam oleh asing,” papar Sultan.

Sementara itu, Rizal Ramli yang berdiri di samping Sultan cuma tersenyum-senyum. Pria yang dikenal konsisten mengusung ekonomi konstitusi itu sependapat, bahwa pemimpin ke depan harus mampu membangun martabat bangsa. Untuk itu, rakyat kali ini tidak boleh lagi salah dalam memilih pemimpin. Rakyat tidak boleh lagi menggadaikan nasibnya dan nasib anak cucunya dengan sembako atau Rp100.000 dari para capres yang sibuk dengan pencitraan tanpa karya nyata.

“Pemilu bukanlah rutinitas lima tahunan. Seperti kata Sultan, Pemilu 2014 tidak boleh sama dengan 2009 yang penuh dengan money politic dan bagi-bagi kekuasaan. Tapi saya kira masih ada waktu buat kita berusaha, agar Pemilu yang mahal sekali itu ada artinya untuk rakyat. Saya belajar banyak wisdom dari Sultan tentang soal ini,” kata pria yang akrab disapa RR1 yang juga Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini.

Terkait dengan perbaikan terhadap kinerja Parpol, Menteri Keuangan era Presiden Abdurrahman Wahid tersebut sejak dua tahun silam giat mengampanyekan agar Parpol dibiayai negara. Dalam hitung-hitungannya, cuma diperlukan Rp5 triliun per tahun. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan korupsi berjamaah yang dilakukan kader-kader Parpol selama ini, yang jumlahnya mencapai Rp60 triliun-Rp70 triliun tiap tahun.

“Zaman dulu, korupsi anggaran sekitar 30%. Sekarang, jumlahnya naik 15% lagi. Korupsi sekarang dilakukan sejak pembahasan di Badan Anggaran DPR. Ditambah dengan korupsi di lapangan, jumlahnya menjadi 45%. Ini harus dihentikan. Dengan dibiayai negara, Parpol tidak lagi sibuk mencari dana. Mereka hanya bertugas melahirkan kader-kader berintegritas dan berkualitas untuk memimpin negara,” urai capres paling reformis versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.(rls/bhc/put)