JAKARTA, Berita HUKUM - Pansus Sengketa Lahan akan segera dibentuk DPR untuk menuntaskan kasus sengketa lahan antara warga dengan para pengusaha besar, bahkan antara warga dengan negara yang kian marak belakangan ini. Hal ini didasari banyaknya warga yang merasa diabaikan oleh aparat negara yang terkait masalah sengketa tanah, sementara Presiden Jokowi kerap membagi-bagikan sertifikat kepada ribuan warga lainnya.

Hal tersebut dikatakan Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Hatta dalam diskusi bertema "Sertifkasi Tanah: Manipulasi atau Reformasi Agraria," di Kantor DPP PAN Jakarta, Rabu (21/3) malam.

Kritik pedas pendiri PAN Amien Rais kepada pemerintahan Jokowi dan segudang permasalahan pertanahan menjadi pembahasan dalam diskusi ini.

Menurut Mohammad Hatta, pernyataan Amien Rais yang menuding "Jokowi Ngibul" bukan tak berdasar. Maraknya permasalahan agraria yang terjadi di Indonesia selama pemerintahan Jokowi menjadi indikasi bahwa reformasi agraria belum berjalan dengan baik. Bahkan menurutnya perlu dibentuk Panitia Khusus Agraria di DPR RI.

"Pak Amien mengatakan ngibul gitu, itu data-data yang masuk di Komisi II hampir tiap bulan hampir 50-60 kasus itu terjadi. Tidak bisa dipungkiri itu terjadi harusnya itu dulu diselesaikan, bukan bagi sertifikat. Masalah terus datang kepada kami komisi II dan itu tak terselasaikan hingga sekarang. BPN give up namun dari segi Istana tidak melakukan itu," ungkap Hatta.

Salah satu contoh kasus sengketa lahan yang terungkap dalam diskusi tersebut terjadi pada Rusli Wahyudi. Dia mengaku sebidang tanah yang dimilikinya di kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) Tangerang Selatan Banten sudah kurang lebih 15 tahun lalu dikuasai oleh korporasi (Sinar Mas). Meskipun dia sudah memenangkan sengketa tanahnya di pengadilan tetapi tidak bisa memanfaatkan tanahnya seluas 2,5 hektare terebut.

Rusli mengaku sudah berkirim surat kepada Jokowi, bahkan Anaknya Sutarman sempat mencoba menemui langsung saat Jokowi membagi-bagikan sertifikat di Serang. Rusli berharap Jokowi bisa membantunya.

Rusli mengaku Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi sudah menyatakan tanah tersebut sah menjadi miliknya dan dieksekusi pada tahun 1998. Namun dia tak bisa membuat sertifikat lantaran girik (yang masih atas nama The Kim Tin) yang dititipkan di kelurahan Lengkong Gudang (Tahun 1993 masih bernama Desa Lengkong Gudang) saat proses pengadilan tidak bisa diambilnya kembali.

"(Dulu) Kepala Desa menyarankan giriknya dititip sama dia (karena dipermasalahkan ahli waris The Kim Tin), ya Saya titip. Berhubung tidak ada penyelesaian yang konkrit saya gugat melalui pengadilan ahli warisnya. Saya sudah menang. Pengadilan sudah eksekusi tanah ini. Saya minta balik surat ini, tidak ada suratnya, bahkan tanah saya sudah dikuasai orang lain?" ungkapnya dalam diskusi tersebut.

Selain antara warga dengan pengusaha ada juga antar warga dengan negara seperti yang terjadi pada warga kompleks Zeni Mampang Prapatan Jakarta Selatan.

Sementara itu Anggota komisi II lainnya, Sarwenda juga mengungkap banyaknya sengketa lahan antara warga dengan pengusaha besar tak kunjung selesai. Warga pesimis lantaran para pengusaha besar seolah menguasai segala lini mulai dari aparat Desa, BPN bahkan penegak hukum.

Menurutnya, presiden Jokowi sebaiknya menuntaskan terlebih dahulu sengketa lahan yang banyak merugikan warga tetapi menguntungkan pengusaha besar, "Jangan sampai Jokowi bagi-bagi sertifikat tetapi menutup sebelah matanya terhadap persoalan rakyat yang tak berdaya ketika bersengketa melawan pengusaha kakap," tegasnya.

Karena itu, Sarwendah mendukung pembentukan Pansus sengketa tanah agar semua persoalan lahan segera selesai dan rakyat yang lahannya masih tersangkut sengketa juga bisa memperoleh keadilan. Namun dia berharap, jika pansus terbentuk, anggotanya tidak mudah masuk angin sehingga rakyat makin kecewa.(aktual/bh/sya)