Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Demokrasi
Surat Suara Tercoblos di Malaysia Noda Demokrasi
2019-04-17 01:37:44
 

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: geraldi/jk)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Informasi yang mengabarkan ada banyak surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah tercoblos di Malaysia merupakan pukulan keras dan noda bagi demokrasi Indonesia. Para penyelenggara Pemilu diimbau harus menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Election Visit Indonesia 2019' bersama para delegasi parlemen negara-negara sahabat, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

"Kita berharap jangan ada kecurangan-kecurangan Pemilu yang bisa menimbulkan kegaduhan. Damai bisa terbentuk bila Pemilu itu jujur dan adil. Kalau tidak jujur dan adil itulah yang menimbulkan kegaduhan," tegas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu dikabarkan ada bungkus plastik hitam di Selangor, Malaysia, yang ditemukan di sebuah ruko berisi surat suara Pilpres yang sudah tercoblos untuk paslon tertentu. Pengawas Pemilu Malaysia yang menemukan itu. Bahkan, ada surat suara Pileg yang juga sudah tercoblos dari partai tertentu. Penyelenggara Pemilu masih terus menyelidiki temuan yang menghebohkan ini.

"Apa yang terjadi di Malaysia menurut saya merupakan pukulan yang keras dan noda bagi demokrasi kita," tandas Fadli. Sementara mengomentari masa tenang jelang Pemilu ini, pihaknya berharap Pemilu bisa berjalan lancar. Ia mengkhawatirkan masyarakat tidak percaya lagi pada penyelenggara Pemilu, karena temuan kecurangan yang masif.

"Pemilu di dalam negeri kita harapkan berjalan lancar. Yang kita khawatirkan hanya kecurangan. Trustmasyarakat kepada penyelenggara dan aparat harus dibangun, supaya yakin bahwa suara mereka rahasia dan tidak diganti-ganti," harap politisi Partai Gerindra itu.(mh/sf/DPR/bh/sya)





 
   Berita Terkait > Demokrasi
 
  Kontroversi Presiden RI, Pengamat: Jokowi Mau Membunuh Demokrasi Indonesia!
  Jangan Golput, Partisipasi Generasi Muda di Pemilu Penentu Indeks Demokrasi
  Yanuar Prihatin: Sistem Proporsional Tertutup Bahayakan Demokrasi
  Peneliti BRIN Ungkap Demokrasi Tak Lagi Sehat Sejak Maraknya 'Buzzer' di Medsos
  Jelang Tahun 2023, Fadli Zon Berikan Dua Catatan Kritis Komitmen Terhadap Demokrasi
 
ads1

  Berita Utama
Pemerintah Akui Kepengurusan Ikatan Notaris Indonesia Kubu Irfan Ardiansyah

Dasco Gerindra: Prabowo dan Megawati Tak Pernah Bermusuhan, Saya Saksinya

Pengadilan Tinggi Jakarta Menghukum Kembali Perusahaan Asuransi PT GEGII

Presidential Threshold Dihapus, Semua Parpol Berhak Usulkan Capres-Cawapres

 

ads2

  Berita Terkini
 
Pemuda Pancasila PAC dan Srikandi Sawah Besar Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Mangga Dua Selatan

Sri Mulyani Beberkan Alasan Prabowo Ingin Pangkas Anggaran Kementerian hingga Rp 306 Triliun

PKS Dinilai Gagal Move On Buntut Minta Anies Tak Bentuk Parpol, Berkaca Pilkada Jakarta dan Depok

KPK Bawa 3 Koper Setelah Geledah Rumah Wantimpres Era Jokowi

Mardani: Anies atau Ganjar Tidak Mengajak Pendukungnya Menyerang Prabowo

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2