JAKARTA, Berita HUKUM - Data hasil survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) tentang tingkat kepuasan kinerja Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, bertolak belakang dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Survei CSIS yang dilakukan pada medio 28 Maret hingga 12 April 2022 mengklaim mendapati sebanyak 51,8 persen dari total responden 170 ahli di bidang sosial, politik, dan ekonomi tidak puas dengan kinerja Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria.

Salah satu yang dijadikan tolak ukur dalam melihat ketidakpuasan tersebut adalah tingkat kepuasan responden terhadap penciptaan lapangan kerja yang rendah, yang mana tercatat 37,6 persen dari total 170 responden ahli yang dilibatkan.

Namun jika merujuk pada data BPS yang dikeluarkan pada Mei 2022 lalu, tercatat kenaikan tingkat kesempatan kerja pada Februari 2022 menjadi 92,00 persen jika dibandingkan bulan yang sama pada 2021 lalu yang juga mencatat tren positif mencapai 91,49 persen.

Artinya, kenaikan tingkat kesempatan kerja pada Februari 2022 memperlihatkan adanya 92 dari 100 angkatan kerja yang terserap ke dalam lapangan kerja.

Selain itu, BPS mencatat peningkatan kesempatan kerja di DKI Jakarta tersebut berbanding lurus dengan perbaikan kondisi ekonomi Jakarta di masa pandemi Covid-19 yang sudah mulai mereda, yakni tumbuh ekspansif sebesar 4,63 persen pada Triwulan I-2022 secara tahunan atau year on year (yoy).

Penyerapan atau penambahan tenaga kerja terjadi pada sembilan sektor pekerjaan. Sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja baru adalah sektor administrasi pemerintahan sebanyak 67 ribu pekerja selama periode Februari 2021 hingga Februari 2022.

Bahkan, BPS mencatat tingkatan kesempatan kerja atau TKK terhadap kaum perempuan jauh lebih besar dibandingkan laki-laki. Dimana, TKK perempuan mencapai 93,59 persen, sedangkan TKK laki-laki sebesar 91,11 persen.

Adapun jika dirinci dari 9 sektor yang menyerap tenaga kerja di DKI Jakarta persentasenya sebagai berikut:

1. Tenaga kerja sektor listrik dan gas tumbuh 6,69 persen

2. Tenaga kerja sektor pengelolaan air, sampah, dan limbah tumbuh 3,06 persen

3. Tenaga kerja sektor konstruksi tumbuh 4,15 persen

4. Tenaga kerja sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 32,9 persen

5. Tenaga kerja sektor informasi dan komunikasi tumbuh 15,45 persen

6. Tenaga kerja sektor jasa keuangan tumbuh 40,97 persen

7. Tenaga kerja sektor real estate tumbuh 12,76 persen

8. Tenaga kerja sektor jasa perusahaan tumbuh 58,2 persen

9. Tenaga kerja sektor administrasi pemerintahan tumbuh 66,67 persen.

Sementara jika dilihat secara proporsinya, pekerja paling banyak bekerja di sektor perdagangan sebesar 24,88 persen, urutan kedua di sektor akomodasi dan makan minum 12,00 persen, dan urutan ketiga sektor transportasi dan pergudangan sebesar 11,03 persen.

Jika dirunut ke belakang, tingkat kesempatan kerja yang meningkat pada Februari 2022 tersebut didahului dengan tingkat kemiskinan yang menurun di DKI Jakarta pada periode Maret hingga September 2021 berdasarkan data BPS yang dikeluarkan 17 Januari 2022.

Dalam periode itu, BPS mencatat persentase penduduk miskin di Jakarta turun sebesar 0,05 menjadi 4,67 persen. Jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 498,29 ribu atau berkurang 3,63 ribu orang dibandingkan periode sebelumnya.

Beririsan dengan itu, BPS menyatakan bahwa penurunan angka kemiskinan ini merupakan sinyalemen baik dari adanya perbaikan pada beberapa indikator makro ekonomi. Misalnya pada Triwulan IV-2021 ekonomi DKI Jakarta tumbuh 2,43 persen, kumulatif inflasi 0,22 persen dan pengangguran berkurang 133 ribu orang.

Sementara, Lembaga survei The Center for Strategic and International Studies (CSIS) didesak untuk membuka kepada publik siapa saja ahli yang mengaku tidak puas dengan kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, agar publik tidak menilai bahwa subjek yang disurvei adalah figuran yang berperan sebagai ahli.

Demikian disampaikan oleh Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam terkait hasil survei CSIS yang menyebutkan bahwa 51,8 persen responden dari 170 ahli di bidang sosial, politik, dan ekonomi mengaku tidak puas dengan kinerja Anies.

"Saya kira data yang dirilis oleh CSIS harus dibuka kepada publik. Siapa saja ahli yang dimaksud, jangan-jangan ahli-ahlian atau figuran sebagai ahli," ujar Saiful kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (6/6).

Karena menurut Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) ini, sangat penting bagi CSIS untuk membuka data ke publik atas hasil surveinya.

"Terkait ahli yang dijadikan responden apakah benar-benar ahli independen, atau justru ahli yang memiliki afiliasi tertentu," kata Saiful.

"Jangan sampai ada semacam indikasi untuk menjatuhkan pihak-pihak tertentu melalui kajian yang seakan ilmiah. Saya kira kalau memang ilmiah perlu di eksplor kepada publik siapakah ahli yang dimaksud," pungkas Saiful.(ia/RMOL/bh/sya)