JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Lingkaran Menakertrans Muhaimin Iskandar dapat dikatakan sebuah sindikat. Pasalnya, mereka bekerja mengumpulkan uang sampai melibatkan anggota DPR lainnya.

"Ada peran-peran anggota DPR yang lain. Jadi tidak hanya di kasus transmigrasi saja, masih ada lainnya. Jadi tidak hanya di kasus transmigrasi saja. Ini sindikat, saya mendorong KPK untuk mengungkap semuanya,” kata seorang dari 10 tim asistensi yang diangkat Menakertrans, Syamsuddin Pay di Jakarta, Jumat (9/9).

Menurut dia, yang terlihat masyarakat hanya soal tenaga kerja dan transmigrasi. Tapi sebenarnya ada banyak hal yang terindikasi korupsi, salah satunya adalah soal asuransi tenaga kerja dan lainnya. KPK perlu mendalaminya untuk mengungkap adanya dugaan praktik korupsi. “Pokoknya, masih banyak kasus di Kemenakertrans,” ungkapnya.

Syamsudin merasa yakin bahwa Muhammad Fauzi dan Ali Mudhori terlibat dalam dalam kasus dugaan suap Rp 1,5 miliar. Dirinya meminta Fauzi dan Mudhori mau membongkar kasus tersebut. Pasalnya, ia mencurigai Menakertrans Muhaimin Iskandar akan mengorbankan kedua orang tersebut.

Muhaimin, imbuh dia, kerap memberikan perintah lisan kepada beberapa anggota tim asistensi untuk melobi Badan Anggaran (Banggar) DPR. Hasil dari semua itu, Fauzi berhasil menjalankan tugasnya. Hasilnya untuk membeli gedung DPP PKB yang baru.

Diungkapkan mengenai tim asistensi itu hanya bertugas selama satu tahun. Tapi dirinya masih mendapat gaji bulanan hingga 15 Agustus 2011. Kasus suap itu, kemungkinan berlangsung sebelum tanggal tersebut. Berarti, tim itu masih melakukan tugasnya untuk kepentingan Muhaimin.

"Tim asistensi itu punya tugas masing-masing. Ada yang ditugaskan untuk melobi di DPR, tidak jauh-jauh dari tim asistesi dan beberapa anggota DPR. Ada tim asistensi yang bertugas melobi ke DPR juga perusahaan swasta. KPK harus jeli melihat kasus dugaan suap Kemenakertrans," tandasnya.

Syamsudin Pay mengundurkan diri karena tugas dan kerja tim asistensi yang diangkat Menakertrans Muhaimin Iskandar tidak jelas. Bahkan, kehadiran asisten tersebut menimbulkan gesekan dengan eselon II dan III di Kemenakertrans. "Yang jelas selama saya 10 bulan di sana, memang ada pengarahan beberapa kali oleh Muhaimin untuk membantu dia dalam segala hal. Tetapi kebanyakan melalui perintah lisan," ujarnya.(mic/rob)