JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Letjen TNI (Purn.) Sutiyoso atau dikenal Bang Yos sebagai Kepala Badan Inteljen Negara (KaBIN). Namun, berbagai elemen masyarakat dari mulai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga Organisasi Masyarakat (Ormas) mempertanyakan alasan Presiden tersebut, yang kini prosesnya tinggal menunggu hasil fit and proper test dari DPR RI.

Ketua Umum Barisan Islam Kaffah, Syarief Hidayatullah menolak dengan tegas keputusan Presiden Jokowi yang menunjuk Bang Yos. Syarief menuding, sosok Bang Yos adalah seseorang yang mempunyai track record buruk, yakni pernah melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Jokowi telah mengajukan sutiyoso si pelanggar Ham, maka rakyat murka dan akan bergerak, menuntut presiden yang telah salah kaprah memilih Bang Yos sebagai kepala BIN," ujar Syarief diwilayah Menteng, Jakarta, Juma't (12/6).

Menurut Ketua DPD Perindo Jakarta Pusat ini, seharusnya Jokowi yang juga sebagai kepala negara bisa bersikap, dan tidak saja memihak kepada sosok orang yang menjadi pendukungnya saat Pilpres 2014 lalu saja. Karena menurut dia, baru kali ini Kepala BIN diambil dari Partai Politik.

"Itu bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Karena kepala BIN tidak boleh dari Parpol, sepanjang sejarah belum ada yang dari parpol," tegas Syarief.

Bahkan, lanjut dia, apabila orang yang diangkat sebagai Kepala BIN adalah orang Parpol. Maka menurut dia akan membahayakan lembaga tersebut. Karena berindikasi disalahgunakan. Oleh sebabnya dia menilai bahwa, keputusan Presiden Jokowi sudah melanggar konstitusi dan telah mengkhianati seluruh rakyat indonesia.

"Bila kepala BIN ada unsur dari parpol, maka akan lebih mementingkan parpolnya dan proyek-proyeknya. Walaupun nantinya menunjuk Ketua Umum, Yang Yos tidak negarawan pelanggar kuda tuli," tandasnya.(bh/bar)