JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) melakukan konferensi pers di Kantor Pusat Partai Demokrat, Graha Kramat VII, Jakarta, Minggu (6/9) terkait pembakaran lahan/ hutan secara ilegal yang menyebabkan bencana Kabut Asap yang berbahaya di sejumlah wilayah di Indonesia. "Dampak kabut asap memiliki dampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Riau sendiri sudah masuk kategori tidak sehat," ujar Syarief Hasan, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat.

Dr Sjarifuddin Hasan atau Syarief Hasan menjelaskan bahwa, "posisi partai Demokrat sebagai partai penyeimbang dalam roda pemerintahan akan berupaya kerjasama, implementasi dalam mensejahterakan rakyat, sesuai harapan pemerintah," ujarnya, saat jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Minggu (6/9).

Pulau Sumatera dan Kalimantan Seperti diketahui hingga Jumat (4/9) berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup mencatat 156 titik panas sumber kabut asap, dimana 95 titik di Sumatera dan 61 titik di Kalimantan.

Dampak kabut asap berpengaruh signifikan terhadap ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, hutan dan lingkungan. "Perlu dilakukan action plan dengan cara yang berbeda juga. Peran pemerintah agar cepat dan tepat dalam action," Syarief Hasan yang juga mantan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

Kabut asap pekat terutama menyelimuti wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan barat, Kalimantan tengah dan Kalimantan selatan, serta menyebar ke sejumlah daerah di sekitar 6 provinsi tersebut yang mencakup 80 persen wilayahnya. Setidaknya 25,6 juta jiwa terkena imbasnya kabut asap, yakni 22,6 juta jiwa di Sumatera dan 3 juta jiwa di Kalimantan.

Praktisnya walaupun provinsi Nagroe Aceh Darussalam yang tidak mengalami kebakaran hutan, namun angin berhembus ke utara, hingga memperoleh dampaknya. Bahkan sudah menjalar ke Singapura dan Malaysia. Lingkungan dan Kesehatan dari pembacaan 10 alat pencatat Indeks Standar Pencemaran Udara (ISPU) yang tersebar di wilayah Riau, 6 diantaranya berada pada kategori berbahaya dengan angka polutan di atas 300.

Enam wilayah tersebut yaitu Rumbai dan Panam (PekanBaru), Petapahan-Kampar, Minas-Siak, serta Bangko dan Libo-Rokan Hilir. Wilayah kota Pekanbaru akan masuk tahap berbahaya, angka ISPU mencapai 282, sementara kota Dumai berada pada kategori tidak sehat. Salah satu dampak dari pencemaran udara adalah penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA).

Berdasarkan data Dinkes Provinsi Riau sejauh ini korban asap telah mencapai 9.385 jiwa. Kemungkinan angka tersebut terus meningkat, selain penyakit ISPA, yang menimpa masyarakat Asma dan Pnemonia. Pendidikan di Riau sendiri aktivitas belajar mengajar sudah mulai diliburkan, Pekanbaru, Siak, dan Bengkalis meliburkan semua siswa dari TK sampai SMA. Kebijakan meliburkan siswa diambil dengan pertimbangan sudah banyak murid yang dilaporkan terkena penyakit ISPA.

Dinkes juga sudah mengeluarkan maklumat agar seluruh warga mengurangi aktivitas di luar rumah. Sementara di Palangkaraya, Kalimantan tengah kegiatan Ekstra-Kurikuler siswa dikurangi. Dampak Ekonomi dengan kerugian akibat kebakaran lahan serta kabut asap diperkirakan miliaran rupiah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menaksir kerugian akibat kebakaran hutan dan lahan di Jambi tahun ini lebih dari Rp 720 Miliar. Nampak dari kunjungan sosisal-bisnis menyusut, dan sektor perdagangan juga menurun, pasokan yang biasanya menggunakan pesawat untuk memasok pengiriman dihentikan sementara akibat kabut asap (kisaran 800 juta perhari hilang).

Dampak Perhubungan dari kabut asap di Sumatera turut melumpuhkan penerbangan internasional dan domestik, hingga berdampak pada penurunan arus barang dan penumpang yang memiliki dampak lanjutan pada perekonomian. Respon Pemadaman api atau kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan sarana transportasi udara.

DPP partai Demokrat berpandangan bahwa, respon penanggulang bencana asap akibat kebakaran hutan ini berada di level pemerintahan yang memiliki kewenangan dan infrastruktur yang besar pula. "Partai Demokrat juga paham dan bahkan ikut mengajak seluruh lapisan dan elemen masyarakat turut bahu membahu, menanggulangi bencana asap ini."

Sementara, Umar Arsal sebagai Ketua Tim Tanggap Darurat Partai Demokrat yang hadir mengemukakan bahwa, masalah asap tidak bisa dilepaskan dari gejala alam, yakni El Nino dst.. El Nino sendiri akan berlangsung hingga bulan November. "Pemerintah perlu menjelaskan lebih kepada masyarakat mengenai ini, segala sesuatu dibuat tenang-tenang saja. Kami tidak ingin mempolitisasi gejala kabut asap ini. Kalau penanganannya membutuhkan waktu yang jelas," ungkapnya.

"Jika Pemerintah meminta penguluran tangan kami dengan hati membantu. Jika saat ini membutuhkan bantuan yang penting, seperti kondisi asap, kami akan mengulurkan tangan," imbuhnya.

Untuk itu DPP partai Demokrat memberikan masker untuk dibagi-bagikan ke daerah yang terdampak bencana asap tersebut sesuai prioritasnya. 50 ribu masker dan menurunkan 10 dokter untuk membantu masyarakat yang menjadi korban kabut asap di Sumatera dan Kalimantan.

"Semenjak kemarin sudah berusaha untuk menyerahkan bantuan masker, mudah2an hari ini kami akan usahakan berikan ke daerah Padang sebanyak 50.000 masker beserta tim dokter," jelas Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Dr Amir Syamsuddin menambahkan.

Selain itu DPP partai Demokrat akan berpartisipasi mendirikan posko layanan medik di wilayah tersebut sesuai kemampuan. "Untuk pembagian masker dan posko layanan medik akan dikoordinasikan oleh Divisi tanggap darurat DPP Partai Demokrat, bekerjasam dengan DPD dan DPC serta para relawan tersebut," pungkasnya.(bh/mnd)