JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan penggeledahan terhadap ruang kerja pimpinan dan sekretariat Badan Anggaran (Banggar) DPR. Hal ini terkait penyelidikan kasus dugaan korupsi alokasi dana anggaran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID). Tapi langkah KPK itu tidak membuat takut Tamsil Linrung.

Wakil Ketua Banggar DPR yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PK) ini pun siap diperiksa KPK dan menjamin dirinya takkan melarikan diri alias kabur ke luar negeri untuk menghindari proses hukum kasus dugaan korupsi tersebut.

"Saya berharap ini clear. Saya jamin saya tidak akan ke luar negeri sampai semua ini clear. Saya juga siap untuk menjalani pemeriksaan, kalau memang KPK membutuhkan keterangan saya," kata Tamsil yang dihubungi wartawan di Jakarta, Jumat (10/2).

Dalam kesempatan ini, Tamsil pun membantah segala tudingan Wa Ode Nurhayati bahwa dirinya terlibat kasus tersebut. Bahkan, Tamsil berani menjamin bahwa pimpinan Banggar DPR tidak terlibat dalam kasus suap PPID tersebut.

"Pokoknya kami akan proaktif dan tidak takut diperiksa KPK, karena pimpinan memang Banggar memang tidak tahu apa-apa. Kami membahas mekanisme bersama-sama dan mengambil keputusan bersama," jelasnya.

Terkait dengan penggeledahan siang tadi, Tamsil tidak mempermasalahkan tindakan KPK tersebut. Apalagi dengan sejumlah dokumen pimpinan diperiksa dan disita. "Apa pun (yang diperiksa dan dsita KPK), kami tidak ada masalah. Kami berharap semuanya clear. Silahkan ambil apa pun yang diperlukan," tegasnya dengan senyum sinis.

Sebagaimana diketahui, KPK telah menggeledah ruang pimpinan Banggar DPR. Sejumlah petugas KPK menggeledah ruangan tersebut, baik di sekretariat Banggar maupun ruang keempat pimpinan. Sejumlah barang disita seperti Compact Disk (CD), beberapa dokumen, hingga terlihat KPK juga memeriksa laptop di meja pimpinan.

Sebelum juga diberitakan, pengamat politik Universitas Gajah Mada (UGM) Arie Sujito menyatakan bahwa sejumlah kasus korupsi yang menyeret nama Tamsil Linrung, dapat berdampak terhadap citra PKS. Sebab, meski belum terbukti, masyarakat sudah menilai jika semua partai yang ada di DPR terlibat kasus-kasus korupsi.

“Masyarakat menduga bahwa partai-partai yang saat ini berada di DPR, berpotensi terseret dalam kasus korupsi. Itu memang tidak bias dimungkiri, karena partai-partai yang punya kursi di parlemen, rawan dengan rawan korupsi. PKS pun berpotensi terkena itu," jelas dia.

Dengan kasus korupsi yang saat ini ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menyeret nama-nama anggota DPR, kata dia, bukan hal mustahil juga akan berdampak kepada partai masing-masing. Sikap massa pemilih PKS juga akan terpengaruh dengan pemberitaan soal penanganan kasus dugaan korupsi yang dilakukan KPK terhadap Banggar DPR.

Kasus korupsi yang saat ini menyeret nama Tamsil Linrung juga akan berdampak kepada perolehan suara di 2014, meski patut diakui bahwa PKS merupakan partai yang memiliki basis pendukung sendiri. Tapi diirnya belum bias memprediksi berapa besar dampak yang akan dialami PKS. "Untuk PKS pasti akan mempunyai dampak. Menjelang pemilu itu nanti menggunakan pragmatisasi," tandasnya.(inc/rob)