Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
Polri
Tangani Kasus Kepala Daerah, Polri Ajak KPK Joint Investigation
Thursday 27 Oct 2011 17:22:11
 

Tiga pimpinan lembaga penegak hukum (Foto: Ist)
 
*Percepat pemeriksaan korupsi yang melibatkan kepala daerah

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mabes Polri mengharapkan bantuan Komisi Pemberantasan Korupsi, agar beberapa penyidiknya masuk dalam penanganan kasus yang menjerat kepala daerah. Pasalnya, dengan kewenangan yang dimiliki KPK, pemeriksaan kasus itu dapat lebih cepat karena tidak perlu menungggu izin dari presiden.

"Kami sangat mengharapkan ada satu atau dua orang (penyidik Polri) yang masuk ke spindik, agar pemeriksaan lebih cepat. Ini namanya joint investigation (penyidikan bersama-red)," kata Direktur III Tipikor Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Ike Edwin dalam acara diskusi bertema 'Penguatan Pemberantasan Korupsi melalui Fungsi Koordinasi dan Supervisi KPK' di Jakarta, Kamis (27/10).

Dengan adanya hal itu, lanjut dia, KPK tidak perlu mengambil alih penanganan suatu kasus yang melibatkan kepala daerah dapat menjadi lebih cepat. Apalagi KPK memiliki wewenang memeriksa pejabat tanpa harus menunggu izin Presiden. “KPK kan sistem hukum yang kuat sekali. Jadi, mengapa tidak bareng polisi, agar pemberantasan korupsi bisa lebih cepat," jelas Ike.

Namun, permintaan Polri itu dengan tegas ditampik Wakil Ketua KPK Bidang Penindakan Chandra Hamzah. Menurut dia, KPK menolak ajakan Polri untuk joint investigation dalam menjerat kepala daerah. “Hal ini dapat menimbulkan masalah baru. Menempatkan KPK dalam surat tugas, pasti nantinya akan ada problematika hukum," jelas dia.

Tapi Chandra setuju dengan usulan hukuman minimal bagi terdakwa kasus korupsi. Namun soal besaran hukuman masih perlu disesuaikan dengan tingkat kesalahan pelaku. "Kami tidak bisa menggeneralisir, tetapi kami tetap menginginkan adanya hukuman minimal," imbuh Chandra.

Menurut dia, KPK bersedia untuk memberikan masukan mengenai derajat kesalahan. Hal ini bisa dicontohkan dnegan hukuman untuk kasus pemerasan dan penyuapan. "Kalau pemerasan ada pihak yang disakiti, jadi kami tidak bisa menyamakan hukuman pemerasan dengan suap," jelasnya.

Namun saat ditanya mengenai berapa besaran hukuman minimal yang disarankan untuk suatu kasus korupsi, Chandra enggan untuk mengungkapkannya. Tapi, kata dia, masih perlu dikaji dan dibicarakan bersama. "Yang penting gradasinya ada. Tinggal masalahnya. Itu yang penting," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin sempat mengusulkan hukuman minimal lima tahun penjara untuk terdakwa kasus korupsi. Alasannya, selama ini justru timbul kecenderungan hukuman kasus korupsi ringan dan pada akhirnya semakin ringan karena dipotong dengan remisi.(mic/spr)



 
   Berita Terkait > Polri
 
  Wujud Karakter Kebhayangkaraan, Siswa SIP Pusdik Intelkam Lemdiklat Polri Adakan Baksos
  Kesan AKP Fahmi Amarullah Usai Jabat Kasat Reskrim: Tunai Sudah Amanah Jabatan
  Bakti Sosial Siswa SIP Angkatan ke-50 Resimen WSA Sasar Masyarakat Sekitar Setukpa
  Di Hadapan Siswa SIP, Kabag Binsis Pusdik Intelkam Tekankan Pentingnya Patuhi Prokes Selama Pendidikan
  Kapolri Launching Aplikasi Propam Presisi
 
ads1

  Berita Utama
Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!

Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat

PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia

 

ads2

  Berita Terkini
 
Utang Luar Negeri Membengkak, DPR Nilai Pengendaliannya Akan Semakin Sulit

Perlu Pembenahan Regulasi di Pintu Masuk Indonesia

Kepala BNPB: Lebih Baik Cerewet Daripada Korban COVID-19 Berderet-Deret

Pemerintah Diminta Tidak Bubarkan BATAN dan LAPAN

Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2