JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sudah meminta agar penyedia jasa layanan internet (internet service provider) memblokir 11 situs media online. Menurut Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Humas Kominfo NoorIza berdasarkan siaran persnya pada Selasa (3/1) mengatakan bahwa sebelas situs yang diblokir merupakan hasil pantauan dari sekitar 200 situs maupun media online, dan diduga kesebelas situs tersebut merupakan bagian dari media Islam.

Menanggapi hal tersebut, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui Dadang Kahmad, Ketua PP Muhammadiyah menyayangkan atas pemblokiran kesebelas situs tersebut. "Situs Islam itu harusnya tetap hadir, yaitu untuk penyeimbang berita yang fair terhadap Islam, dan untuk mencegah situs pengganggu," ujar Dadang, Rabu (4/1) ketika ditemui redaksi Muhammadiyah.or.id di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta.

Lanjut Dadang, negara ini merupakan negara demokrasi dan membutuhkan media, guna mewadahi kritik dan suara masyarakat untuk kebaikan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. "Harusnya ruang informasi dibuka secara bebas. Masyarakat Islam membutuhkan situs itu sebagai media informasi yang aktual, karena sebagain besar masyarakat Indonesia adalah beragama Islam," terangnya.

Menurut Dadang, suara umat harusnya didengar oleh Pemerintah, karena dari adanya media online tersebut dapat memuat bermacam-macam pandangan tentang Islam dan untuk memperkaya khazanah Islam.

Selain itu, Dadang juga berpesan kepada media Islam yang ada untuk tetap menyerukan kebaikan dengan sikap santun. "Santun agar bisa diterima oleh masyarakat dan membuat media Islam terpercaya sehingga tidak perlu diblokir," ujarnya.

Kesebelas situs tersebut diantaranya yaitu :

1. voa-islam.com

2. nahimunkar.com

3. kiblat.net

4. bisyarah.com

5. dakwahtangerang.com

6. islampos.com

7. suaranews.com

8. izzamedia.com

9. gensyiah.com

10. muqawamah.com

11. abuzubair.net

Keputusan pemblokiran tersebut berdasarkan amanah dari Presiden Joko Widodo, yang meminta agar media online yang mengandung berita fitnah dan kebohongan dievaluasi. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (29/12) pekan lalu.(muhammadiyah/bh/sya)