Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Bank
Tarif ATM Link naik, Wakil Ketua MPR: Semakin Memberatkan Masyarakat Nasabah Bank BUMN
2021-05-27 01:14:10
 

 
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mengkaji kembali rencana menaikkan tarif transaksi ATM Link pada 1 Juni 2021 mendatang. Pasalnya, tarif ATM Link ini akan semakin memberatkan perekonomian masyarakat Indonesia.

Menurut Syarief Hasan, Himbara harus mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat Indonesia hari ini. "Kita melihat, masyarakat Indonesia sedang kesulitan ekonomi sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi, khususnya berkenaan dengan penaikan tarif harus dipertimbangkan secara matang." ungkap Syarief Hasan, Selasa (25/5).

Memang, Bank-bank BUMN (BNI, BRI, Bank Mandiri, dan BTN) bersepakat dengan PT Jalin untuk menaikkan tarif transaksi di ATM Link yang awalnya tanpa tarif. Tarif cek saldo di ATM Link naik sebesar Rp.2.500,- sedangkan tarif penarikan tunai di ATM Link naik sebesar Rp.5.000,- persekali transaksi dari yang sebelumnya gratis.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan menilai, kebijakan ini tidak sesuai dengan cita-cita awal pembentukan ATM Link. "ATM Link ini sejak awal hadir dengan tujuan mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN dalam bertransaksi secara efektif dan efisien," ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menilai, bank-bank pelat merah harusnya memiliki jaringan yang mempermudah nasabah-nasabah bank BUMN bertransaksi. "ATM Link sebenarnya menjadi solusi nasabah seluruh bank BUMN di Indonesia dalam bertransaksi. ATM Link juga hadir agar jumlah pengadaan ATM tidak terlalu banyak dan biaya transaksi tetapi gratis. Kenaikan tarif ini tentu akan semakin menyulitkan masyarakat," ungkap Syarief.

Ia mendorong Pemerintah dan Himbara untuk mengevaluasi kembali kebijakan tersebut sehingga tidak merugikan masyarakat. "Masyarakat terganggu dengan kebijakan ini. Terbukti, masyarakat membuat laporan ke OJK dan BPKN karena kebijakan ini memberatkan konsumen dan nasabah bank BUMN." ungkap Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga mendorong Pemerintah untuk membuat kebijakan pemulihan ekonomi tanpa memberatkan rakyat Indonesia. "Akhir-akhir ini, kebijakan pemerintah dalam memulihkan ekonomi semakin menyulitkan rakyat. Pemerintah menaikkan tarif tol di berbagai daerah, menaikkan tarif ATM Link yang awalnya gratis, berencana menaikkan PPN hingga PPh yang mencapai 35%." heran Syarief Hasan.

Ia pun mendorong Pemerintah untuk mencari alternatif lain, seperti menekan cost dan sebagainya dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. "Pemerintah harusnya membuat perencanaan jangka panjang yang bisa memberikan dampak sosial dan ekonomi, bukan kebijakan-kebijakan pemasukan jangka pendek yang semakin memberatkan masyarakat kecil." tutup Syarief Hasan.(bh/mdb)



 
   Berita Terkait > Bank
 
  Tarif ATM Link naik, Wakil Ketua MPR: Semakin Memberatkan Masyarakat Nasabah Bank BUMN
  Divisi IT Bank Akui Serangan Cyber Meningkat Sejak Awal Tahun
  Lima Bank Kenamaan Didenda Rp74,8 triliun
  Yenti Garnasih: Kejahatan Perbankan Itu Berasal dari Bankir Itu Sendiri
  LPS Melaporkan Dugaan Tindak Pidana 27 Bank yang Sudah Diambil Izin Usahanya
 
ads1

  Berita Utama
Di HBA, Jaksa Agung Sampaikan 7 Perintah Harian Kepada Seluruh Jaksa

PKS: Meski Kasus Turun, Positivity Rate Indonesia Jauh Dari Standar WHO

Cara Mendapat Obat Gratis Khusus Pasien COVID-19 yang Isoman

Wakil Ketua MPR Tagih Janji Semua Bansos PPKM Darurat

 

ads2

  Berita Terkini
 
Vaksinasi Tuntas' Hasil Inisiasi Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta Diapresiasi Gubernur DKI Anies Baswedan

Peringati HBA Ke-61, Kejari Ngada Adakan Baksos untuk Warga Isoman

Tes Covid-19 Menurun, Wakil Ketua MPR: Berbahaya, Seakan Covid-19 Menurun Namun Nyatanya Masih Tinggi

Irjen Kemenkumham: 3 Poin Keajaiban Berbagi Ditengah Pandemi Covid-19

Warga Merasa Nyaman Bayar Pajak di Samsat Cinere dan Depok karena Prokes Diterapkan dengan Baik

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2