JAKARTA, Berita HUKUM - Kian berdatangan gelombang tenaga kerja asing ilegal nampaknya sudah tidak dapat diantisipasi masuk di Indonesia dan jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu. "Hal ini terbukti dengan data yang didapat oleh Partai Gerindra dari para kadernya didaerah daerah," ujar Arief Poyuono selaku Waketum DPP Gerindra.

Nampaknya, guna menghindari pengawasan yang ketat dan luput dari imigrasi dan dinas Pengawas Ketenaga Kerjaan, "Biasanya tenaga kerja asing ilegal yang low skill masuk lewat Jakarta dan Bali dengan visa turis lalu menyebar ke daerah remote area dimana terdapat pabrik-pabrik yang bergerak dalam pengolahan seperti sawit, karet dan perusahaan perusahaan pertambangan," jelas Arief Poyuono, sebagaimana keterangan pers yang diperoleh pewarta BeritaHUKUM.com di Jakarta, Selasa (12/4).

Seperti di provinsi Riau, Partai Gerindra mendapatkan laporan dari kadernya yang menjadi anggota dewan provinsi dan kebetulan ada Organisasi Serikat Pekerja yang ribuan anggotanya bekerja di industri pulp and paper, serta perkebunan Sawit terancam di PHK dan akan dihentikan dengan TKA ilegal.

Langkah-langkah anggota dewan provinsi Riau dari Partai Gerindra, yang menerima laporan langsung memanggil Kepala dinas Ketenaga Kerjaan, untuk melakukan hearing dengan Dinas tenaga kerja Riau meminta data terkait jumlah TKA yang bekerja di Provinsi Riau, dan Kadis Naker Riau tidak bisa memberikan data tersebut .

Lebih lanjut lagi, Arief Poyuono yang juga sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, merasa kalau hal ini tentu patut dicurigai adanya Mafia di Disnaker Riau yang membiarkan adanya TKA low skill, ditambah lagi yang disinyalir berkewarganegaraan RRC menjadi buruh diprovinsi Riau.

Hal yang sangat menarik juga di Provinsi Riau adalah diduga tumbuhnya Organisasi Serikat Pekerja yang sebenarnya tidak ada anggotanya dan tidak terdaftar Disnakertrans, serta terdaftar Disnakertrans tapi tidak ada anggotanya banyak melakukan permainan dana Bansos Provinsi Riau.

Makadari itu, untuk kedepannya itu Gerindra mendesak Depnaker melakukan verifikasi terhadap jumlah TKA Ilegal di Riau, serta Organisasi Organisasi Serikat Pekerja di Riau.

Soalnya hal ini penting agar kesempatan untuk masyarakat Riau dan Indonesia bisa memasuki lapangan kerja yang tersedia di Riau dan Verifikasi Serikat Pekerja juga penting, agar tidak ada penyelewengan dana Bansos Provinsi Riau atas nama Serikat Pekerja jadi jadian .

Dan DPP Partai Gerindra mengapresiasi kepada kadernya yang duduk dikomisi yang membidangi Ketenaga kerjaan yang sangat response terhadap persoalan tenaga kerja di Riau. "DPP Partai Gerindra juga memerintahkan Fraksi Gerindra di DPRD Riau, agar meminta untuk membentuk Pansus DPRD Riau untuk membahas persoalan TKA Ilegal di Riau," pungkasnya.(rls/bh/mnd)