Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
EkBis    
Pekerja Asing
Tenaga Kerja Asing di Riau Menjamur, Menaker Diam saja
2016-04-12 19:05:17
 

Ilustrasi. Tampak Tenaga Kerja Asing saat didalam angkutan bus untuk membawanya kelokasi kerjanya.(Foto: Istimewa)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Kian berdatangan gelombang tenaga kerja asing ilegal nampaknya sudah tidak dapat diantisipasi masuk di Indonesia dan jumlahnya sudah mencapai puluhan ribu. "Hal ini terbukti dengan data yang didapat oleh Partai Gerindra dari para kadernya didaerah daerah," ujar Arief Poyuono selaku Waketum DPP Gerindra.

Nampaknya, guna menghindari pengawasan yang ketat dan luput dari imigrasi dan dinas Pengawas Ketenaga Kerjaan, "Biasanya tenaga kerja asing ilegal yang low skill masuk lewat Jakarta dan Bali dengan visa turis lalu menyebar ke daerah remote area dimana terdapat pabrik-pabrik yang bergerak dalam pengolahan seperti sawit, karet dan perusahaan perusahaan pertambangan," jelas Arief Poyuono, sebagaimana keterangan pers yang diperoleh pewarta BeritaHUKUM.com di Jakarta, Selasa (12/4).

Seperti di provinsi Riau, Partai Gerindra mendapatkan laporan dari kadernya yang menjadi anggota dewan provinsi dan kebetulan ada Organisasi Serikat Pekerja yang ribuan anggotanya bekerja di industri pulp and paper, serta perkebunan Sawit terancam di PHK dan akan dihentikan dengan TKA ilegal.

Langkah-langkah anggota dewan provinsi Riau dari Partai Gerindra, yang menerima laporan langsung memanggil Kepala dinas Ketenaga Kerjaan, untuk melakukan hearing dengan Dinas tenaga kerja Riau meminta data terkait jumlah TKA yang bekerja di Provinsi Riau, dan Kadis Naker Riau tidak bisa memberikan data tersebut .

Lebih lanjut lagi, Arief Poyuono yang juga sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu, merasa kalau hal ini tentu patut dicurigai adanya Mafia di Disnaker Riau yang membiarkan adanya TKA low skill, ditambah lagi yang disinyalir berkewarganegaraan RRC menjadi buruh diprovinsi Riau.

Hal yang sangat menarik juga di Provinsi Riau adalah diduga tumbuhnya Organisasi Serikat Pekerja yang sebenarnya tidak ada anggotanya dan tidak terdaftar Disnakertrans, serta terdaftar Disnakertrans tapi tidak ada anggotanya banyak melakukan permainan dana Bansos Provinsi Riau.

Makadari itu, untuk kedepannya itu Gerindra mendesak Depnaker melakukan verifikasi terhadap jumlah TKA Ilegal di Riau, serta Organisasi Organisasi Serikat Pekerja di Riau.

Soalnya hal ini penting agar kesempatan untuk masyarakat Riau dan Indonesia bisa memasuki lapangan kerja yang tersedia di Riau dan Verifikasi Serikat Pekerja juga penting, agar tidak ada penyelewengan dana Bansos Provinsi Riau atas nama Serikat Pekerja jadi jadian .

Dan DPP Partai Gerindra mengapresiasi kepada kadernya yang duduk dikomisi yang membidangi Ketenaga kerjaan yang sangat response terhadap persoalan tenaga kerja di Riau. "DPP Partai Gerindra juga memerintahkan Fraksi Gerindra di DPRD Riau, agar meminta untuk membentuk Pansus DPRD Riau untuk membahas persoalan TKA Ilegal di Riau," pungkasnya.(rls/bh/mnd)



 
   Berita Terkait > Pekerja Asing
 
  Kritik Luhut Soal TKA China, Jubir AMIN: Lapangan Pekerjaan Anak Bangsa Semakin Direbut!
  Cegah Kasus Omicron Bertambah, Pemerintah Diminta Tutup Pintu Masuk Bagi TKA
  Sungkono Soroti Banyaknya Buruh Asing yang Masuk ke Indonesia
  974 WNA Masuk ke Indonesia Lewat Bandara Soetta dalam 3 Hari
  Para Anggota DPR Mengkritisi Pemerintah yang Kembali TKA China Masuk ke Indonesia
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2