JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Abdul Mu'ti mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK) yang dalam beberapa hari terakhir menangkap beberapa pejabat tinggi negara, dua diantaranya adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Sosial Juliari Peter Batubara.

"Setelah selama satu tahun bekerja, KPK yang sejak awal pembentukan diragukan kemandirian dan keberaniannya mulai menunjukkan kinerja yang memberikan harapan kepada masyarakat. OTT dua menteri merupakan pembuktian awal bahwa KPK adalah lembaga yang mandiri dan tidak bisa didikte oleh berbagai kepentingan baik Presiden maupun partai politik. Publik menunggu gebrakan KPK berikutnya," tutur Abdul Mu'ti pada Ahad (6/12).

Mu'ti juga mengatakan bahwa ada sinyalemen di masyarakat, kementerian lain juga bisa tercium semerbak korupsi.

Mu'ti menilai, dalam hubungannya dengan Kepemimpinan Presiden Jokowi, OTT dua menteri dalam Kabinet Indonesia Maju memiliki dua makna.

Pertama, keterbukaan dan pembuktian Presiden yang tidak melindungi siapapun yang terbukti bersalah. Kedua, Presiden perlu melakukan evaluasi dan langkah serius terhadap integritas dan kinerja para menteri.

Dalam satu tahun pemerintahan, menurut penilaian publik terdapat menteri yang kinerjanya di bawah standar, mis-match, dan di antaranya under capacity.

"Jabatan menteri terkait langsung dengan pelayanan dan pertanggungjawaban publik bagi kepentingan rakyat. Kasihan nasib rakyat yang semakin berat beban, baik karena pandemi, maupun berbagai persoalan hidup mereka karena negara tidak sungguh-sungguh hadir memecahkan masalah dan mengangkat nasib mayoritas rakyat bawah," tutur Mu'ti.

Terakhir Mu'ti mengatakan, posisi di pemerintahan melekat dengan kewajiban konstitusi dan hajat hidup rakyat yang harus dipertanggungjawabkan.(muhammadiyah/bh/sya)