JAKARTA, Berita HUKUM - Jumlah buruh asal negeri tirai bambu / Cina di prediksi kian membludak dan bertambah terus seiring waktu ke waktu. Selain jaraknya dekat antara Jakarta Beijing, menurut pandangan Dr. H. Malem Sambat Kaban S.E., M.Si atau dikenal dengan MS Kaban yang merupakan tokoh Politisi Muslim dan aktivis senior di beberapa organisasi kepemudaan mengutarakan bahwa, Pemerintah harus melakukan seleksi ketat terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari Cina / Tiongkok atau RRT (Republik Rakyat Tiongkok) dan Negara Harus Mempertinggi Daya Tangkal.

MS Kaban menjelaskan bahwa, "Negara harus mempertinggi Daya Tangkal dan Jokowi jangan lengah memberikan bebas sedemikian rupa, tanpa menseleksi orang masuk seenaknya saja," ujarnya pada, Jumat (9/10).

Seperti diketahui daerah Papua, Jakarta, Banten, Pandeglang, Surabaya, Gresik, dan Sidoardjo, Cilacap dan sejumlah wilayah lainnya, sekarang mulai membanjir dengan datangnya para buruh asing dari Tiongkok untuk mengerjakan proyek, hal ini menjadi alasan karena adanya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk 5 tahun dari 2015-2019, Pemerintah Indonesia yang telah berencana membangun 15 bandara baru, 24 pelabuhan baru, serta jalur kereta api sepanjang 3.258 km yang tersebar di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.

Selain rencana pembangunan tersebut, juga akan dibangun pula jalan tol sepanjang 1.000 km dan jalan nasional baru 2.650 km dengan total dana pembangunan infrastruktur tersebut diperkirakan hingga mencapai Rp 5.500 triliun.

Memang wacananya, ada indikasi penguasaan natural resources, food, dan energy security, dan penguasaan geopolitik. Kondisinya dikarenakan terkait dengan kepentingan nasional jangka panjang yang bergulir dewasa ini. Selain itu pasalnya, para pekerja yang didatangkan ke Indonesia selaku Tenaga Kerja Asing (TKA) bukan hanya tenaga ahli, namun ada tenaga kasar juga.

Selepas sesi dialog publik bertema "Menangkal Kembali Anatomi Kebangkitan PKI" yang diadakan oleh PECAT (Pemuda Cinta Tanah Air) MS Kaban mengatakan bahwa, "Pemerintah harus merevisi aturan yang dimiliki oleh Tiongkok, dimana setiap ingin melakukan Investasi, pekerjaannya harus mereka," ungkap MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan di Kabinet Indonesia Bersatu, dan mantan Ketum Partai Bulan Bintang di kawasan Veteran, Jakarta Pusat pada, Jum'at (9/10).

"Ini nanti masalah pendapatan (income), jika Pekerja di Indonesia memiliki kapasitas untuk jadi perkerja. Tentu harus diutamakan," ujarnya lagi.

Selain itu, "Sudah jadi rahasia umum, dimana semua orang dari tiap negara mengirim Tenaga Kerja ke negara lain, selebihnya mencari informasi juga seluas-luasnya. Pemerintah harus memiliki daya tangkal itu," tegas MS Kaban.

Perlu dicermati juga, terutama terkait dengan nuansa -nuansa Ideologi atau faham tertentu. "Bisa saja atas nama Investasi itu pekerjaan. Namun bisa juga melakukan penyebaran-penyebaran kepemimpinan. Maka harus ada seleksi," urainya lagi.

Ada indikasi dengan semakin nambah proyek berjalan, keterlibatannya seiring realisasi proyekpun akan menjadi alasan perlu mobilisasi TKA (WNA) dari negeri asalnya tersebut secara massal ke Indonesia.

Kemudian, terkait dengan persoalan 'issue' bahwa ada 'tentara merah' itu harus diklarifikasi. "Sekecil apapun informasi itu, karena mengancam persoalan ideologi negara. Perlu diklarifikasi," ujar MS Kaban, yang khawatir dengan persoalan issue Tenaga Kerja Asing (TKA) dari Cina tersebut.

"Jangan di "cut" itu harus diklarifikasi," harapnya.

Mengingat bahwa berdasarkan pengalaman sejarah, namanya Tiongkok itu dari dulu memang ingin menguasai Nusantara. "Itu sejarah, maka kita sebagai negara berdaulat harus seleksi," pungkasnya.

Sementara, pada pekan lalu, dikawasan Hotel daerah Jakarta Pusat, Minggu (27/9) pewarta BeritaHUKUM.com juga sempat mewawancarai salah seorang aktivis senior Sri Bintang Pamungkas yang menanyakan perihal dan isu kemungkinan indikasi adanya 'tentara merah' di kalangan buruh TKA tersebut, khususnya dari Tiongkok tersebut.

Sri Bintang Pamungkas ketika itu merespons dan menjawab, "bahwa proyek di Tangerang, Buleleng itu dari RRT (Tiongkok) semua. Beliau menuturkan pengalaman Timor-Timor, mereka mendatangkan pekerja dari orang luar, tidak mau pulang kembali akhirnya. Jadi Ketika Wakil Perdana Menteri China Liu Yandong datang ke Universitas Indonesia, serta menjelaskan akan mendatangkan 10 juta TKA, memang bener. Jadi sudah ada perjanjian sebelumnya," tuturnya.

"Hubungan bilateral, China dan Indonesia menargetkan pertukaran sepuluh juta warganya dalam berbagai bidang pada 2020. Termasuk dalam mekanisme kerja sama yang hendak dibentuk oleh kedua pemimpin negara‎," imbuh Sri Bingtang Pamungkas waktu itu.

"Tidak mungkin tidak disusupkan tentara," jelas Sri Bintang.(bh/mnd)