GORONTALO, Berita HUKUM - Temuan BPK RI atas LKPD Kota Gorontalo tahun 2013 yang mencapai Rp 72 Miliyar telah ditindak lanjuti oleh DPRD Kota Gorontalo dengan dibentuknya Panitia Kerja (Panja) di Bulan November 2014 kemarin, yang laporannya segera diserahkan ke Ketua DPRD Kota Gorontalo.

Hal ini diungkapkkan Ketua Panja DPRD Kota Gorontalo, Tien Suharti Mobiliu, Tien mengatakan, kondisi sekarang mengharuskan segala bentuk laporan, terutama terkait keuangan daerah, yang harus terukur, transparan, dan akuntabel.

“Temuan ini oleh Panja telah dilakukan kroscek dan melakukan pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Gorontalo, SKPD Kota Gorontalo serta Studi banding ke Pemerintah Kabupaten Bone Bolango,” ujarnya.

Dijelaskannya, terkait temuan 72 Miliyar, data tersebut merupakan akumulasi dari pemerintahan pada periode-periode sebelumnya terutama menyangkut seluruh aset.

“Yang datanya gelondongan kami terima, dimana data-data menyangkut sejumlah aset tidak terinci, sudah tidak ada, dan ada juga yang terbakar yang oleh BPK menjadi temuan. Misalnya, adanya nota pembelian, barangnya tidak ada, dan ada juga penghibahan tanah oleh masyarakat kepada pemerintah, namun karena tidak segera dibuatkan sertifikat, akibatnya, ada gugatan yang muncul dari keluarga terkait, seperti kasus persoalan tanah yang sampai di Pengadilan Negeri belum lama ini, Pemerintah Kota Gorontalo kalah,” jelas Aleg Hanura ini.

Ditambahkannya, untuk meminimalisir temuan-temuan pada tahun berikutnya, setelah melakukan pertemuan dengan BPK Perwakilan Gorontalo, ada opsi untuk ruang atau penghapusan terhadap aset-aset yang datanya sudah sulit untuk telusuri. “Asalkan langkah meminimalisir atau penghapusan tidak menyalahi prosedur hukum dengan terlebih dulu melakukan konsultasi ke BPK RI pusat,” tandasnya.(bhc/shs)