JAKARTA, Berita HUKUM - Ketidakhadiran Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam pembukaan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke XXVIII di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (15/3) pagi, tidak dilakukan secara mendadak karena adanya ancaman penolahan oleh sejumlah aktivis organisasi tersebut. Namun karena jauh-jauh hari Presiden SBY sudah mengetahui akan adanya gerakan semacam ini. Oleh karena itulah jauh-jauh hari pula Presiden sudah memutuskan tidak hadir memenuhi undangan Panitia untuk membuka Kongres tersebut.

Demikian disampaikan Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi, Dr. Ahmad Yani Basuki di Jakarta menjawab adanya komentar bahwa ketidakhadiran Presiden SBY karena khawatir adanya orang atau kelompok yang ingin mengacaukan suasana.

“Walaupun Presiden SBY diminta oleh Panitia untuk membuka kongres tersebut, Presiden tetap mempertimbangkan yang terbaik buat HMI sebagai organisasi yang selama ini dikenal kuat mempertahankan independensinya. Atas pertimbangan itulah, Presiden SBY akhirnya memutuskan untuk tidak hadir membuka kongres HMI,” jelas Ahmad Yani kepada wartawan di Jakarta, Jumat (15/3).

Ahmad Yani membantah anggapan bahwa ketidakhadiran Presiden SBY karena khawatir adanya orang atau kelompok yang ingin mengacaukan suasana. Ia menegaskan, keputusan Presiden SBY untuk tidak hadir memenuhi undangan panitia untuk membuka Kongres HMI XXVIII ini semata-mata dipandang yang terbaik bagi soliditas HMI sendiri, karena Presiden SBY tidak ingin melihat meningginya pro kontra internal HMI.

Menurut Ahmad Yani Basuki, Presiden SBY sangat welcome terhadap siapa saja, apalagi kalangan mahasiswa yang memiliki tawaran-tawaran solusif untuk kepentingan rakyat, asal tidak anarkis. Ketidak hadiran Presiden SBY justru karena Presiden SBY ingin HMI dapat membangun soliditasnya tanpa ada sikap pro kontra di lingkungan internalnya. “Jadi jauh sebelumnya, Presiden SBY sudah memutuskan tidak hadir memenuhi undangan Panitia untuk membuka Kongres HMI tersebu,” ujar Ahmad Yani.

Presiden, lanjut Staf Khusus Presiden Bidang Publikasi dan Dokumentasi itu, ingin HMI bisa menyumbangkan gagasan-gagasan konstruktifnya dan bersama-sama berbuat untuk pembangunan bangsa, bukan ikut mengeruhkan suasana politik yang justru bisa menjadi kontraproduktif. Untuk itu, Presiden bersedia dialog langsung dengan para pengurus PB HMI beberapa waktu lalu saat audensi di Istana Negara.

“Adu gagasan, pengetahuan, dan keilmuan perlu terus dikembangkan HMI sebagai organisasi yang identik dengan sikapnya yang kritis sekaligus sebagai komunitas intelektual dan tentunya juga islami, bukan cara-cara yang bisa mencederai citra positif HMI,” tambah doktor Sosiologi Politik ini.(tad/es/skb/bhc/rby)