Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
White Crime    
OTT KPK Terkait Suap Pajak
Tidak Terbukti, KPK Lepaskan 3 Pria Terkait Pegawai Pajak
Wednesday 10 Apr 2013 20:01:17
 

Pegawai Pajak yang ketangkap Tangan KPK saat sampai digedung KPK, Selasa (9/4/).(Foto: BeritaHUKUM.com/put)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah lebih 1 x 24 jam, penyidik Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melepaskan Asep Hendro, dan orang suruhannya RT, serta S konsultan pajak yang telah diamankan KPK terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Hal ini dijelaskan juru bicara KPK Johan Budi SP. "Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, dan dari hasil pemeriksaan dan bukti-bukti dimiliki KPK, terkait (OTT) oleh tim penyidik (KPK) masalah pajak Modus tersangka (PR) pegawai pajak, adalah penyalahgunaan wewenang terhadap wajib pajak (AH), tersangka modus berkaitan dengan melakukan pemerasan terhadap wajib pajak (AH)," ujar Johan.

Sementara KPK masih terus mengembangkan kasus ini, dan KPK menyimpulkan terkait kasus ini, diduga kaitan korupsi dilakukan (PR) ada upaya ini dilakukan KPK dengan direktorat jendral pajak, yaitu di Kisda,

(AH) mengaku telah melakukan pembayaran pajak sesuai dengan yang telah ditentukan, namun seolah-olah pembayaran pajak dilakukan (AH) bermasalah.

"Dan KPK hanya mampu mengamankan Barang bukti uang pemberian kepada (PR) sebanyak Rp 25 juta saja," kata Johan Budi.

Johan Budi sendiri ketika ditanya perihal status dari AH, RP, dan W, mengatakan tidak mengetahui status mereka bertiga apa?. "Bukan saksi dan bukan korban, kalau status di rumah AH saya tidak tahu," ujar Johan Budi kembali.

Tersangka (PR) merupakan pegawai Pajak PNS Dir Pajak Jakarta Pusat, (RT) swasta, dan (AH) Pengusaha, sementara (W) Meneger dari PT Milik (AH).

"Dan siang Rabu (10/4) KPK juga mengamankan seorang pria berinisial S, seorang konsultan," ujar Johan Budi.

Pasal yang disangkakan kepada (PR) telah terjadi pida korupsi yang diduga dilakukan tersangka PR pasal 12, E atau pasal Huruf A, atau hurub B, UU No. 31 tahun 2009.(bhc/put)



 
   Berita Terkait > OTT KPK Terkait Suap Pajak
 
  Penyidik KPK Novel Baswedan Bersaksi di Pengadilan Tipikor
  KPK Kembali Periksa 2 Kepala Kejaksaan
  KPK Akan Periksa Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany
  Kasus The Master Steel, Kejati DKI Didiek Darmanto Hanya Diminta Keterangan
  Usai Diperiksa KPK, Effendy Komala Bungkam
 
ads1

  Berita Utama
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan

Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar

 

ads2

  Berita Terkini
 
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"

Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya

Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa

Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya

Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2