Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Komisi II DPR
Tiga Nama Calon DKPP Diumumkan Komisi II DPR
Monday 04 Jun 2012 13:17:11
 

Logo DPR RI (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Komisi II DPR umumkan 3 (tiga) nama calon anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ketiga nama tersebut adalah, Jimmly Assidiqie, Saud Hamonangan Sirait dan Nurhidayat Sardini.

"Ketiga nama tersebut merupakan hasil musyawarah mufakat usulan dari fraksi-fraksi DPR,"kata Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa,saat Raker dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/6).

Sebelumnya,dalam rapat tersebut, Komisi Pemilihan Umum juga mengusulkan Ida Budhiarti sebagai calon anggota DKPP, dan begitupula Bawaslu mengusulkan Nelson Simandjuntak sebagai calon anggota DKPP.

Namun demikian, salah satu unsur perwakilan dari pemerintah, melalui Dirjen Kesbangpol Tanribali Lamo mewakili Mendagri yang berhalangan hadir,belum bisa mengumumkan 2 (dua) nama calon anggota DKPP, menurutnya pihaknya telah mengirimkan 4 (empat) nama yang diusulkan ke Presiden dan sampai saat ini masih menunggu keputusan. Seperti yang di rillis dpr.go.id.

Selanjutnya nama-nama calon anggota tersebut akan dibawa ke Rapat Paripurna, Selasa (5/6) besok untuk disahkan.

Sebelumnya, pada rapat terdahulu telah disepakati bersama antara DPR dan Pemerintah mengenai 7 (tujuh) nama calon terdiri dari 3 (tiga) nama tokoh masyarakat diusulkan oleh DPR,2 (dua) nama tokoh masyarakat mewakili unsur pemerintah, dan 1 (nama) calon perwakilan dari KPU dan Bawaslu.(dpr/nt/sya)



 
   Berita Terkait > Komisi II DPR
 
  Komisi II Minta Menteri PAN-RB Jelaskan Secara Transparan Rencana Penghapusan Honorer
  Tidak Boleh Ada Penjualan Pulau Kepada Asing
  Legislator Pertanyakan Kinerja KKIP dalam Impor Senjata Polri
  DPR Tolak Kerjasama KPU dengan Lemsaneg
  Komisi II DPR Minta Dirjen Dukcapil dan KPU Sinkronkan Data Penduduk
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2