Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Peradilan    

Tolak Kasasi Jaksa, MA Bebaskan Bupati Jember
Monday 31 Oct 2011 14:51:24
 

Bupati Jember, Jawa Timur, Muhammad Zainal Abidin Djalal (Foto: Ist)
 
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski terus menuai kritik, Mahkamah Agung (MA) terus memutus bebas para terdakwa korupsi. Kali ini, putusan bebas diterima Bupati Jember, Jawa Timur, Muhammad Zainal Abidin Djalal.

Bupati Jember ini terseret kasus dugaan korupsi mesin daur ulang aspal pada 2004. Saat itu masih menjabat sebagai Kadis PU Pemprov Jatim. “Tidak menerima kasasi Jaksa,” kata Ketua Majelis Hakim, Djoko Sarwoko dalam putusan yang dilansir situs resmi MA, Senin, (31/10/2011).

Dalam putusan yang juga dibuat oleh hakim Sophian Martabaya dan M. Askin pada 16 sept 2011 ini, hakim agung menilai alasan kasasi jaksa tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah menerapkan hukum. Dan jaksa tidak dapat membuktikan bahwa putusan PN Surabaya bukan merupakan putusan bebas murni. “Pertimbangan dan putusan PN Surabaya telah tepat dan benar, unsur dakwaan tidak terpenuhi,” terang Djoko.

Selain itu, majelis hakim juga menilai memori kasasi jaksa hanyalah pengulangan fakta persidangan yang telah tepat dipertimbangkan secara tepat dan benar. MA berdasarkan wewenang pengawasannya tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh PN Surabaya dengan telah melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

Seperti diketahui, di PN Surabaya, Djalal divonis bebas oleh majelis hakim dalam perkara dugaan korupsi Dinas Pekerjaan Umum Jawa Timur tahun anggaran 2004. Pada 2004 tersebut, Djalal menjadi Kepala Dinas PU Jatim.

Di PN Surabaya, jaksa menuntut Djalal dengan hukuman tiga tahun penjara, karena dinilai telah menyalahgunakan wewenang dalam proses penunjukan langsung pengadaan mesin daur ulang aspal yang merugikan negara Rp 459 juta. Jaksa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Dengan ditolaknya kasasi itu oleh MA, maka Djalal dinyatakan bebas. (snc/wmr)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2