Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Prostitusi
Tunjangan Pendidikan Dipotong, Mahasiswa Jalani Prostitusi
Thursday 15 Dec 2011 21:47:10
 

Selain pekerja seks komersial, ada juga mahasiswa yang beralih ke perjudian (Foto: BBC.co.uk)
 
LONDON (BeritaHUKUM.com) – Semakin banyak mahasiswa di Inggris beralih ke pelacuran untuk membiayai pendidikan mereka, menurut Asosiasi Mahasiswa Nasional (NUS). Lembaga ini juga mensinyalir ada juga mahasiswa yang beralih ke perjudian dan ikut serta dalam eksperimen medis untuk membiayai sekolah mereka.

Badan mahasiswa itu mengatakan meningkatnya biaya hidup dan pendidikan di Inggris merupakan faktor penyebab. Namun, pemerintah menawarkan sejumlah paket bantuan keuangan untuk para mahasiswa.

Estella Hart dari NUS, seperti dikutip BBC, Kamis (15/12), menyatakan bahwa langkah pemerintah mengurangi tunjangan untuk mahasiswa membuat kondisi semakin sulit. Akahinrya para mahasiswa melakukan pekerjaan berbahaya, agar mereka tetap bisa sekolah.

"Para mahasiswa mengambil langkah yang lebih berbahaya. Dalam kondisi sekarang, tidak banyak pekerjaan, sementara tunjangan untuk mahasiswa dipotong besar. Mereka pun mencari pekerjaan informal, seperti pekerja seks komersial," kata Hart.

Sementara aktivis Kolektis Prostitusi Inggris, badan yang menjalani bantuan melalui telpon di London, Sarah Walker mengatakan, jumlah mahasiwa yang kontak mencapai dua kali lipat. Jumlah mahasiswa yang mengontak jaringan bantuan meningkat terus dalam 10 tahun terakhir.

Namun ia mengatakan jumlah telpon meningkat pesat sejak pemerintah mengumumkan biaya pendidikan di universitas naik dari sekitar 3.000 poundsterling menjadi 9.000 poundsterling (setara Rp 126 juta) per tahun mulai 2012.

"Mereka (para menteri) tahu bahwa pemotongan (subsidi ke perguruan tinggi) yang mereka lakukan menyebabkan banyak perempuan terjerumus ke sejumlah pekerjaan termasuk pekerja seks komersial. Ini menyangkut langkah mempertahankan hidup, jadi pemerintah harus bertanggung jawab soal ini," tambahnya.

Seorang mahasiswa yang menjadi wanita penghibur, Clare (bukan nama sebenarnya) menyatakan bahwa dirinya menjalani bisnis prostitusi, karena tunjangan pemerintah dikurangi. "Saya tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi tanpa tunjangan pemerintah. Biaya perjalanan saya 70 poundsterling per bulan. Saya tidak mau tergantung pada keluarga saya," jelas wanita berusia 18 tahun ini.(sya)



 
   Berita Terkait > Prostitusi
 
  Bongkar Praktik Prostitusi di RedDoorz TIS Square Tebet, Polisi: Joki dan Ada Anak Dibawah Umur Diamankan
  Polisi Tangkap Artis VA dan AS terkait Prostitusi Online
  Polisi Membongkar Kembali Prostitusi Anak di Apartemen Kalibata
  Polisi Ungkap 2 Tersangka Kasus Prostitusi Online Berkedok Pijat Tradisional di Kalibata City
  FPI Desak Penegak Hukum Menjemput Kembali Para PSK Online yang Dipulangkan
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2