JAKARTA, Berita HUKUM - Kementerian Kehutanan bersama Kementerian Perdagangan pada Selasa, 23 Oktober 2012, melakukan uji pengapalan (shipment test) ekspor produk kayu bersertifikat legal di Kendal, Jawa Tengah. Shipment test merupakan sebuah uji coba pelaksanaan ekspor produk kayu yang disertai dengan Dokumen V-Legal sebagai langkah awal diberlakukannya mulai 1 Januari 2013.

Shipment test untuk ekspor yang menggunakan Dokumen V-Legal dilakukan oleh 17 Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) yang telah diverifikasi legalitas produknya oleh Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) dan berhak untuk mendapatkan Dokumen V-Legal sebagai salah satu persyaratan ekspor. Shipment test ini akan dilangsungkan di 4 pelabuhan utama Indonesia, yaitu Pelabuhan Belawan Medan, Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, Pelabuhan Tanjung Mas Semarang, dan Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dengan tujuan beberapa negara di Uni Eropa seperti Inggris, Belanda, Perancis, Belgia, Denmark, Jerman, Italia, Yunani dan Cyprus selama Oktober-November 2012.

Shipment test ini terlaksana berkat kerja sama Kemenko Perekonomian, Kementerian Kehutanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Keuangan cq. Ditjen Bea dan Cukai.

Dokumen V-Legal merupakan dokumen bukti legalitas kayu yang akan menggantikan mekanisme endorsement yang dilakukan oleh Badan Revitalisasi Industri Kehutanan (BRIK) sebagai salah satu dokumen persyaratan ekspor produk kayu dari Indonesia. Dokumen V-Legal sebagai output dari SVLK merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk melindungi industri kayu Indonesia dari hulu sampai hilir dan meningkatkan keunggulan kompetitif produk kayu di pasar internasional serta upaya pelestarian sumber daya hutan Indonesia.(bhc/mdb)