Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Cyber Crime    

Uni Eropa Prihatin Vonis SMS di Thailand
Wednesday 30 Nov 2011 16:27:16
 

Menghina kerajaan merupakan tindak pidana yang diancam hukuman berat di Thailand.(Foto: Ist)
 
BANGKOK (BeritaHUKUM.com) – Pengadilan Thailand menjatuhkan vonis hukuman penjara 20 tahun kepada pria berusia 61 tahun. Ia dihukum, karena hanya mengirim pesan singkat melalui ponsel (SMS) yang berisi hinaan terhadap kerajaan.

Putusan hukum itu pun mengundang reaksi keras dari Uni Eropa. Seperti dikutip VOA News, Rabu (30/11), badan ini menyatakan rasa keprihatinannya dengan vonis pengadilan di Thailand dengan hukuman penjara 20 tahun yang dijatuhkan pada pekan lalu kepada seorang pria berusia 61 tahun. Ia dituduh mengirim pesan singkat yang dikatakan oleh pihak berwenang telah menghina kerajaan Thailand.

Delegasi Uni Eropa untuk Thailand, dalam sebuah pernyataannya, mendesak pemerintah Thailand untuk memastikan supremasi hukum diterapkan dengan cara yang nondiskriminatif dan proporsional konsisten dengan menjunjung tinggi HAM.

Imbauan Uni Eropa datang kurang dari seminggu setelah terdakwa Ampon Tangnoppakul yang dipenjara, karena mengirim apa yang disebut jaksa empat SMS yang "tidak pantas" kepada sekretaris Perdana Menteri saat itu Abhisit Vejjajiva.

Rincian SMS itu belum diumumkan, tetapi pihak berwenang mengatakan isinya menghina kerajaan dan membuat marah penerimanya. Ampon menolak tuduhan mengirim SMS itu. Ia berdalih bahwa kartu SIM yang digunakan untuk mengirim SMS itu, bukan miliknya. Tapi pengadilan menolak dan tetap menghukumnya.(voa/sya)




 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

 

ads2

  Berita Terkini
 
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat

• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2