Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Nusantara    
Virus Corona
Wabah Virus Corona, Anggota DPR Minta Perketat Akses Masuk di Bandara dan Pelabuhan
2020-03-11 06:47:20
 

Anggota DPR RI Novita Wijayanti saat mengikuti kunjungan kerja reses Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/3).(Foto: Erman/Man)
 
PONTIANAK, Berita HUKUM - Sejak penghujung tahun 2019, masyarakat dunia digegerkan oleh wabah virus Corona (COVID-19). Bahkan, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo mengumumkan langsung terdapat dua orang warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terkena virus yang penyebarannya dimulai dari Wuhan, China itu.

Guna menangkal penyebarannya, Anggota DPR RI Novita Wijayanti dengan tegas meminta kepada mitra kerja meningkatkan antisipasi terhadap siapa saja yang akan masuk ke wilayah NKRI, terutama di pintu-pintu masuk seperti di bandara juga di pelabuhan.

"Kita minta pihak bandara juga pelabuhan untuk menyiapkan alat-alat pendeteksi dini bagi mereka yang datang ke Indonesia, apakah suhunya baik atau tidak. Jika sudah ditemukan suhunya lebih dari apa yang telah ditentukan, itu bisa dikarantina," tegas Novita di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (5/3).

Di Kalimantan Barat yang merupakan salah satu pintu masuk ke Indonesia, penjagaan di bandara, pelabuhan juga titik-titik lainnya, menurut Novita harus diperketat. Hal tersebut perlu dilakukan mempersempit penularan virus Corona.

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini juga menyarankan agar Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika harus riil dalam memberikan informasi-informasi kepada publik. Harus ada sistem yang baik dalam mengatur arus informasi yang disampaikan sehingga dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya.

"Jangan sampai informasi yang disampaikan hanya formalitas saja. Informasi yang disampaikan itu harus benar-benar dipastikan sampai kepada masyarakat. Bagaimanapun itu caranya, BMKG harus membuat sistem yang baik," tutup politisi dapil Jawa Tengah VIII itu.(es/DPR/bh/sya)



 
   Berita Terkait > Virus Corona
 
  Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
  Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
  Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
  Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
  Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
ads1

  Berita Utama
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

Pakar Hukum: Berdasarkan Aturan MK, Kepala Daerah Dua Periode Tidak Boleh Maju Lagi di Pilkada

 

ads2

  Berita Terkini
 
Permohonan Praperadilan Tom Lembong Ditolak, Jampidsus Lanjutkan Penyidikan

Hari Guru Nasional, Psikiater Mintarsih Ingatkan Pemerintah Agar Segera Sejahterakan Para Guru

Polri Bongkar Jaringan Clandestine Lab Narkoba di Bali, Barang Bukti Mencapai Rp 1,5 Triliun

Judi Haram dan Melanggar UU, PPBR Mendesak MUI Mengeluarkan Fatwa Lawan Judi

Komisi XIII DPR Bakal Bentuk Panja Pemasyarakatan Usai 7 Tahanan Negara Kasus Narkoba Kabur dari Rutan Salemba

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2