JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga hari ini pada, Senin (17/10) KPUD DKI Jakarta belum menetapkan nomor para bakal pasangan calon (Paslon) Kepala Daerah DKI Jakarta untuk Pilkada 2017 mendatang. Namun, Pasukan Relawan Anis-Sandi untuk Jakarta (PARAS JAKARTA) memperoleh informasi mengenai dugaan adanya pengerahan 'pemilih siluman' guna memenangkan pasangan petahana Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) pada Pilkada DKI Jakarta 2017 mendatangi.

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono menyampaikan bahwa, "PARAS JAKARTA memperoleh info dugaan pengerahan pemilih siluman untuk memenangkan pasangan Pertahana pada Pilkada DKI Jakarta, dengan modus mendaftarkan para penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP DKI dan bukan warga Jakarta," ungkap Arief, pada pewarta BeritaHUKUM.com via telepon selular pada, Minggu (16/10).

Arief Poyuono berpandangan, kalau penduduk pendatang yang tidak memiliki KTP DKI dan bukan warga Jakarta itu tinggal domisili dan bekerja di Jakarta, sehingga menyebabkan ledakan daftar pemilih tetap pada Pilkada DKI Jakarta.

Ditambah lagi, "para pekerja non formal dan informal tersebut kebanyakan bekerja sebagai asisten rumah tangga, kuli toko, buruh di pabrik yang oleh para majikannya didaftarkan sebagai pemilih pada Pilkada DKI Jakarta. Padahal, mereka bukan warga DKI Jakarta. Selain itu juga para pedagang keliling seperti tukang bakso, siomay dan lain-lain, tukang ojek, supir angkot yang tidak memiliki KTP DKI juga didaftarkan sebagai pemilih juga," terang Arief.

Tak pelak dipungkiri memang, hal ini sangat bisa terjadi, sontak dikarenakan banyak warga siluman di DKI Jakarta yang punya KTP Jakarta, namun tidak tinggal dan menetap di Jakarta. Biasanya mereka membuat KTP DKI hanya untuk keperluan membuat SIM atau Surat Kendaraan Motor dan keperluan administrasi di Jakarta saja, atau warga ber-KTP DKI Jakarta, bahkan ada yang sudah pindah dari Jakarta tapi masih terdaftar sebagai warga DKI Jakarta.

Semisalnya juga, Arief menuturkan bahwa, biasanya banyak orang ber-KTP Jakarta tapi tidak tinggal dan menetap di Jakarta. "Dan hanya numpang alamat dan KTP, ini biasanya hanya untuk bikin SIM, agar keluar SIM Jakarta, melamar kerja yang mengharuskan ber-KTP DKI dan yang terlanjur buka account bank di Jakarta dengan KTP Jakarta, kemudian pindah rumah tetapi masih pegang KTP Jakarta. Itu jumlahnya diperkirakan pemegang KTP DKI Jakarta yang menjadi warga Siluman sebesar 25 % dari total KTP DKI Jakarta yang dikeluarkan Pemprov DKI Jakarta," jelas Arief lebih lanjut.

Para warga DKI Siluman yang ber-KTP Jakarta ini yang nantinya haknya digunakan oleh para pemilih Siluman yang bekerja dan menetap di Jakarta tapi bukan warga DKI Jakarta.

"Maka itulah, Gerindra menghimbau pada warga DKI Jakarta ber-KTP Jakarta dan tinggal di Jakarta untuk mengawasi para pemilih saat akan pencoblosan kalau yang datang ke TPS benar-benar warga DKI Jakarta yang sah dan punya hak pilih," paparnya.

"Sebab, pemilih siluman kemungkinan nanti akan diarahkan untuk memilih pasangan Petahana. Gerindra akan bekerja keras supaya Pilkada DKI Jakarta tanpa kecurangan saat pencoblosan," jelas Waketum DPP Gerindra.

"Karena, jika Pilkada DKI Jakarta hasilnya curang dan dimenangkan pasangan yang punya sumberdaya untuk curang dan punya kekuasaan, maka dampaknya akan bisa timbul kerusuhan di Jakarta seperti tahun 1998. Apalagi dengan adanya kasus dugaan penistaan agama Islam oleh Ahok yang tidak akan dilupakan oleh umat Islam Jakarta," tegasnya mengingatkan.

"Dan jika Pilkada dimenangkan Basuki Tjahaya - Djarot dengan kualitas penyelenggaraan Pilkada yang tidak jujur, maka bisa berpotensi rusuh di Jakarta. Karena itu Gerindra menghimbau KPU, Panwaslu dan aparat Kepolisian untuk bekerja keras jangan sampai terjadi kecurangan yang massive pada Pilkada DKI Jakarta, apalagi rakyat ekonominya lagi susah," tutupnya.(bh/mnd)