JAKARTA, Berita HUKUM - Pengajuan Komjen Pol. Tito Karnavian ke DPR RI sebagai calon Kapolri untuk mengantikan jabatan Kapolri yang kini dijabat Jenderal Pol. Badrodin Haiti oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ( Jokowi) menurut Wakil Ketua Umum DPP Gerindra, Arief Poyuono (Waketum Gerindra) bahwa ini sebuah keputusan yang berani dan cerdas dari Jokowi.

Apalagi menurut Wakil Ketua Umum DPP Gerindra itu lebih lanjut bahwasanya pencalonan Tito Karnavian yang dituding tidak melalui proses sidang Wanjakti dan Kompolnas untuk diajukan kepada Presiden. "Jelas ini sebuah keputusan yang berani dan cerdas dari seorang Jokowi untuk mengunakan hak preogrativenya secara konstitusional," cetusnya mengapresiasikan pengambilan keputusan tersebut.

Lebih lanjut lagi, memang sikap inilah yang sebenarnya masyarakat menginginkan cara Jokowi dalam mengambil keputusan. "Tanpa melalui kompromi ala dagang sapi, "sambung Arief Poyuono lebih lanjut.

Bahkan, dapat diindikasikan kondisinya dimana Arief Poyuono berpandangan kalau dengan diajukannya Tito Karnavian membuktikan bahwa, Wanjakti Polri dan Kompolnas sudah tidak dipercaya oleh Jokowi sebagai penjaring bakal calon Kapolri. "sebab pengalaman tentang pengusulan Komjen Budi Gunawan yang melalui Wanjakti dan Kompolnas dan disetujui Jokowi membawa blunder besar bagi Jokowi saat itu," paparnya.

Walaupun, memang sejatinya Komjen Budi Gunawan, notabene 'BG' hanyalah merupakan korban dari group yang tidak menginginkan BG sebagai Kapolri dengan mengunakan tangan KPK, imbuh Arief lagi mengkritisi.

Namun, kedepannya masih ada yang harus ditanyakan nanti kepada Tito Karnavian oleh DPR saat 'fit n proper test' yaitu tiga hal yang akan ditanyakan pada Pak Tito Karnavian sebagai berikut berdasarkan pandangan Waketum DPP Gerindra itu, bahwa :

1. Atas dasar apa 26 aktivis Buruh dilakukan pemeriksaan dan diproses hukum saat aksi Oktober 2015

2. Apakah Sdr Komjen Tito Menerima uang dari Labora. Sitorus sebesar 600 juta pada tahun 2013 seperti keterangan Sdr Labora Sitorus *Menurut Tito, hasil pemeriksaan tim gabungan Mabes Polri dan Polda Papua, Senin lalu, menyebutkan Taufik mengakui bahwa dana Rp 200 juta itu akan diserahkan kepada Tito, namun batal. Akhirnya, atas saran Labora, dana tersebut dipakai Taufik untuk kebutuhan operasional Polres. "Jadi, tidak benar dana yang diterima Taufik Rp 600 juta. Saya pun tidak pernah menerima duit Rp 200 juta," kata Tito kepada Tempo, Rabu sore, 25 September 2013. Tapi, menurut Tito, pihaknya belum merumuskan sanksi untuk Taufik.

*Dalam wawancara Tempo, 18 September 2013, Labora menyebutkan Taufik pernah meminta Rp 600 juta untuk diserahkan kepada Tito. Taufik, kata Labora, akan memakai uang itu untuk memuluskan jalannya menjadi Kepala Polres Kota Sorong. "Bahwa uang tersebut sampai kepada Kapolda atau tidak, saya tidak tahu," ujar Labora di Kota Sorong, Papua Barat*

Sejauh mana Sdr Tito Karnavian dekat dengan Much Reza dalam kasus Papa Minta Saham, terutama dalam Pemenangan Pilpres 2014 di Papua yang syarat kecurangan dengan kemenangan telak Jokowi- JK.

Sementara, kemampuan untuk memimpin institusi Polri memang tidak diragukan lagi berbekal pendidikan yang mumpuni. Jika Tito jujur ya. artinya, berani jujur hebat karena itu modal untuk pemimpin.

"Gerindra tentu saja akan mengajukan ketiga pertanyaan tersebut pada Tito Karnavian nanti melalui perwakilan di DPR. Dimana dengan diajukannya Tito makin jelas warna Jokowi bahwa, bisa saja nanti Tito Karnavian dipinang Jokowi sebagai Cawapres nya pada Pilpres 2019 nanti," jelasnya.

"apalagi kendaraan parpol sudah siap yaitu Golkar, yang Ketum nya juga ada dalam episode 'papa minta Saham'. Harapan Gerindra, semoga Tito mulus-mulus saja untuk menjabat sebagai Kapolri tanpa ada kegaduhan, asal jujur nanti dalam menjawab tiga point tersebut," pungkasnya.(bh/mnd)