Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Eksekutif    
Gorontalo
Walikota Gorontalo: Saya Ini Banyak Dilaporkan ke Pusat
Wednesday 02 Jan 2013 21:50:25
 

Suasana acara pertemuan dengan imam-imam mesjid Hotel Maqna Kota Gorontalo, (2/1).(Foto: BeritaHUKUM.com/shs)
 
GORONTALO, Berita HUKUM - Memasuki tahun 2013 ini, gesekan antara Gubernur Gorontalo dan Walikota Gorontalo seperti tiada ujungnya. Walikota Gorontalo, H Adhan Dambea pada acara pertemuan dengan imam-imam mesjid Hotel Maqna Kota Gorontalo, Rabu (2/1) kembali membeberkan ketidak harmonisannya dengan Gubernur Gorontalo, Drs Rusli habibie MAP, mulai dari penolakannya terhadap program pendidikan gratis yang diluncurkan pada awal tahun 2012 silam sampai ke upaya hukum yang ditempuh terkait dugaan sejumlah kasus korupsi.

"Soal SPPD fiktif, luar biasa demo yang kemarin yang dilakukan terhadap saya, Gubernur lapor Kemendagri bahwa kota gorontalo penuh dengan korupsi, sampai 7 tim datang pada bulan maret. Ada 14 persoalan yang diperiksa, termasuk soal tanah eks Rumas Sakit Aloei Saboe. Saya katakan bahwa ini sudah diperiksa KPK," papar Adhan.

Selain itu kata Adhan, dirinya juga dilaporkan ke Mabes Polri terkait perlindungan pedagang bensin eceran yang dianggap ilegal, menurutnya, pedagang bensin di kota Gorontalo jangan di bongkar-bongkar. "Saya menilai ini persoalan kecil, kenapa tidak koruptor-koruptor itu yang dibongkar," ujarnya. Sampai dengan akhir tahun kemarin kata Adhan, soal Ijazah kembali diangkat, padahal lanjutnya, kasus ini sudah dua kali di SP3kan baik di Polres Kota Gorontalo dan Polda Gorontalo.

Menurutnya, banyaknya laporan di tahun 2012 tersebut karena menjelang Pemilukada Kota Gorontalo. Yang penting kata Adhan, ia sudah berusaha sebaik mungkin buat masyarakat. Baginya, siapapun yang menjadi Walikota nanti itu sudah ketetapan Allah SWT. "Gubernur lebih banyak urus polemik dari pada urus program," ujarnya.(bhc/shs)



 
   Berita Terkait > Gorontalo
 
  Dedy Hamzah Minta Pemprov Gorontalo Transparan dalam Pemangkasan Tenaga Honorer
  Inspektorat Kabgor Lakukan Kunjungan Awal Tahun Ke Kantor BPKP Provinsi Gorontalo
  Gelar Lomba Tari Dana Dana, Rahmijati Jahja Selamatkan Budaya akan Punah di Kabupaten Gorontalo
  Remaja Belia di Limboto Barat Kedapatan Bawa Panah Wayer
  Tumbuhkan Etos Kerja Bagi Masyarakat Gorontalo, Arifin Jakani: Hilangkan Budaya 'Tutuhiya'
 
ads1

  Berita Utama
MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

 

ads2

  Berita Terkini
 
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres

• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni

• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden

• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional

• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2