PALOPO, Berita HUKUM - Wali Kota Palopo HPA Tenriadjeng yang menjadi tersangka dugaan kasus korupsi dana pendidikan gratis Kota Palopo tahun anggaran 2011 sebesar Rp 7 miliar, diperiksa selama 6 jam oleh Tim Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Barat (Kejati Sulselbar) Selasa (12/02)
Pemeriksaan yang berlangsung pukul 09:00 Wita itu baru berakhir pada pukul 15:00 Wita. Sebelumnya, Rabu (9/1) penyidik Kejati Sulselbar menetapkan Wali Kota Palopo Andi Tenriadjeng sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana pendidikan gratis Pemerintah Kota Palopo tahun anggaran (TA) 2011 senilai Rp 5,31 miliar dari total Rp 7,6 miliar.
Pemeriksaan terhadap Tenriadjeng ini adalah yang pertama kali setelah dipanggil beberapa kali oleh kejaksaan. Bahkan, sebelumnya kejaksaan akan memanggil paksa jika Tenriadjeng belum juga mau datang untuk diperiksa.
Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasipenkum) Kejati Sulsel, Nur Alim Rachim, mengatakan, dalam pemeriksaan itu penyidik menemukan fakta baru terkait aliran dana Rp 7 miliar yang disebut diambil walikota dua periode tersebut di sejumlah SKPD.
Dikatakan, uang tersebut diduga kini sudah berpindah tangan ke pihak ketiga. Itu setelah Tenriadjeng mengakui mentransfer sejumlah uang kepada salah seorang yang beralamat di Jakarta. “Dia (Tenriadjeng) mengaku pernah mentransfer uang itu ke salah satu rekening bank swasta yang beralamatkan di Jakarta,” ujar Alim.
Hanya saja pihak penyidik tak membeberkan secara rinci terkait siapa pemilik rekening tersebut. “Belum bisa kami publikasikan. Yang jelas uang tersebut ditranfer via bank,” tegas Alim.
Kejati mengaku sudah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) untuk memastikan hal tersebut.
Dari hasil pemeriksaan juga ditemukan bahwa dalam proses pengambilan dana, Tenriadjeng menggunakan jasa stafnya berinisial M. Staf ini sekaligus bertugas sebagai kurir yang mencairkan dan mengatarkan uang ke balaikota.
Kepada penyidik Tenriadjeng juga menyerahkan laporan harta kekayaannya. Alim mengatakan tak ada pergerakan signifikan terhadap harta kekayaan orang kerap disapa Opu tersebut. “Tapi itu bukan berarti tersangka tak melakukan penyelewengan. Ini malah semakin mempertegas bahwa dia mengambil uang negara untuk kepentingan pribadi,” jelas mantan Kasi Intel Kejari Parepare ini.
Tekait upaya penahan oleh pihak kejaksaan, Alim mengatakan masih mencermati perkembangan pemeriksaan selanjutnya. “Pemeriksaan tak berhenti sampai ini, kami masih akan melakukan pemeriksaan lanjutan,” katanya (ysh/kjs/bhc/rby) |