JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wa Ode Nurhayati kembali berjanji akan mengungkap permainan kotor soal praktik mafia anggaran yang melibatkan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR. Ia akan memberikan keterangan untuk memperkuat data yang telah diberikannya kepada tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Wa Ode Nurhayati akan ungkapkan dalam pemeriksaan berikutnya kepada KPK. Hal itu untuk memperkuat dokumen terkait yang sudah saya serahkan pada KPK. Kami akan lihat, apakah KPK berani menindaklanjuti pemeriksaan terhadap terhadap penyalahgunaan kewenangan pimpinan Banggar tersebut," kata kuasa hukum Wa Ode Nur Zaenab, Wa Ode Nurhayati kepada wartawan di Jakarta, Senin (30/1).

Nur Zaenab juga menyoroti adiknya yang dipecat dari keanggotaan Banggar DPR. Hal itu merupakan puncak keberhasilan DPR menendang adik kandungnya itu. Sebab, sudah diketahui bahwa Nurhayati adalah salah satu anggota DPR yang vokal dan ingin mengubah sistem dari dalam DPR sendiri.

"Keinginan mereka untuk menghengkangkan Nurhayati sejak Mata Nadjwa sudah terwujud. Mereka gerah dengan perjuangan Nurhayati memperbaiki sistem di DPR. Saya dapat informasi langsung dari anggota BK DPR bahwa kesalahan Nurhayati, karena membuka kebobrokan Banggar,” jelas dia.

Dalam kesempatan terpisah, Wakil Ketua BK DPR Siswono Yudohusodo mengatakan, keputusan memecat Nurhayati dari anggota Banggar DPR, karena terbukti melanggar kode etik. "Sanksinya, yang bersangkutan tidak boleh ada di Banggar lagi," kata Siswono.

Menurut dia, pelanggaran kode etik itu terkait pernyataan Wa Ode dalam acara Mata Najwa di Metro TV pada 25 Mei 2011 lalu. Pernyataan Wa Ode dianggap mencemarkan nama baik pimpinan DPR. Tapi Wa Ode tidak dapat membuktikan bahwa dia tak menghina pimpinan DPR.

Siswono menambahkan, BK DPR juga tengah menangani dugaan pelanggaran kode etik Wa Ode terkait pengalokasian anggaran dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun 2011. Hal ini didasari pengaduan dari beberapa pihak yang mengaku sudah memberikan uang kepada Wa Ode, tetapi tak terealisasi.

Atas aduan itu, kata dia, BK telah tiga kali meminta penjelasan Wa Ode. Tapi proses itu dihentikan sementara, karena sudah ditangani KPK. “BK juga akan merekomendasikan pemberhentian sementara sebagai anggota DPR. Setelah divonis bersalah, kami akan ajukan pemberhentian tetap,” tegas anggota Fraksi Partai Golkar ini.(dbs/spr/rob)