JAKARTA, Berta HUKUM - Kementerian Hak Asasi Manusia meluncurkan Peta Jalan Penyelesaian Pelanggaran HAM yang Berat di Masa Lalu sebagai implementasi komitmen pemerintahan Presiden Prabowo dalam bidang HAM. Peta jalan yang disusun bersama antara pemerintah, Komnas HAM, korban dan keluarga korban serta para pemangku kepentingan lainnya ini diharapkan menjawab tuntutan publik.

Menanggapi, Ketua Komisi XIII DPR RI, Willy Aditya mengapresiasi langkah yang ditempuh oleh Kementerian. Dirinya menjelaskan penyelesaian pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memang bukan perkara yang sederhana. Menurutnya, ada banyak lapisan yang harus benar-benar dipertimbangkan matang.

“Tentu Komisi XIII mendukung peta jalan yang diluncurkan Kementerian yang disusun bersama multi pihak. Kebersamaan dalam pembahasan peta jalan harus dipertahankan dalam implementasinya. Sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar progresif dan terukur,” ucap Willy melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria di Jakarta, Jumat (19/12).

Baginya, suasana kebersamaan pembahasan yang menghasilkan peta jalan perlu dipertahankan agar solusi yang dihasilkan bisa baik dalam kemufakatan. Ia juga menekankan kebersamaan tersebut penting agar fase-fase keberhasilan yang sudah dilalui sebelumnya dapat dilanjutkan.

“Negara ini dibangun dengan musyawarah. Semua didialogkan tidak ada menang-menangan. Kalau ini terjadi di dalam implementasi peta jalan, saya yakin hasilnya akan semakin progresif. Kita sudah belajar dari upaya yang sama di periode-periode lalu untuk tidak mengulanginya,” tegasnya.

Willy menambahkan, baik penyelesaian justisial maupun non justisial terhadap pelanggaran HAM yang berat di masa lalu memang diperlukan. Pembelajaran dari banyak negara di dunia menunjukan dua jalur yang tidak terpisah di dalam penyelesaian pelanggaran HAM. Bahkan, jika dilihat lebih mendalam, menurutnya, upaya untuk mengembalikan hak-hak korban menjadi konsentrasi penting dari praktek banyak negara lainnya.

“Perspektif korban harus dikedepankan agar penyelesaian ini dirasakan keadilannya bagi para korban dari masa lalu. Sambil kita terus memperbaiki mekanisme-mekanisme dan sistem yang ada untuk masa depan. Harus ada ketegasan dalam mekanisme hukum dan kejelasan dalam mekanisme rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi bagi korban. Ini yang kita lihat dari peta jalan yang sudah di-launching,” ujarnya.

Ketua Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi DPP Partai NasDem itu juga menuturkan komitmen besar Presiden Prabowo dalam bidang HAM benar-benar harus dijawab dengan langkah-langkah strategis yang bermanfaat bagi publik. Hal ini harus ditempatkan dalam konteks implementasi peta jalan yang dimaksud.

“Celah apapun yang terbuka untuk menyelesaikan pelanggaran HAM yang berat di masa lalu harus dimanfaatkan. Namun kita perlu membangunnya secara strategis dengan tetap mengedepankan kemanfaatan bagi para korban,” pungkas Politisi Fraksi Partai NasDem itu. (um/aha/parlementaria/dpr/bh/sya)