JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh badan serta lembaga mewajibkan transparansi dalam membagikan informasi kepada masyarakat luas di era keterbukaan infromasi publik saat ini. Maka Sekretariat Jenderal DPR RI berkomitmen mengimplementasikan keterbukaan informasi yang didukung dengan infrastruktur dan suprastruktur yang memadai.

Hal tersebut diungkapkan Deputi Bidang Persidangan Setjen DPR RI Damayanti saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam Penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) di unit kerja Setjen DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3).

"Semangat PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) pada tahun ini tujuannya lebih substantif yakni merealisasikan cita-cita DPR RI sebagai Parlemen Modern yang salah satu pilarnya adalah Keterbukaan Informasi Publik. Dalam acara Bimtek ini kita, sekaligus akan mengevaluasi bersama kinerja Pelayanan Informasi Publik di Setjen DPR RI," ujar Maya, sapaan akrab Damayanti.

Dalam Bimtek yang turut dihadiri Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP) Gede Narayana dan Plt Deputi Administrasi serta pejabat Eselon II dan III seluruh unit kerja di lingkungan Setjen DPR RI itu, Maya menjelaskan bahwa DPR sudah mencanangkan Parlemen Modern yang arahnya melingkupi peningkatkan partisipasi publik dan keterbukaan informasi, pemanfaatan teknologi informasi digital, serta optimalisasi performa fungsi representasi.

Maya berharap dengan adanya kegiatan Bimtek ini mampu membagikan pandangan dan interpretasi mengenai pentingnya PPID dalam sebuah Lembaga, serta penyusunan DIP dan DIK yang sesuai dengan ketentuan dari Komisi Informasi Pusat (KIP), sehingga dapat memiliki pemahaman yang selaras dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Maya menambahkan, Setjen DPR RI sebagai supporting system kepada DPR RI memiliki tanggung jawab besar untuk kemajuan penerapan implementasi UU KIP, yaitu tersedianya informasi yang daapat diakses secara cepat, mudah, dan murah oleh seluruh masyarakat. "Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat turut aktif dalam proses perumusan kebijakan. Pemberlakuan Undang-Undang KIP sejalan dengan konsep negara demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan," tutup Maya.(fit/sf/DPR/bh/sya)