Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Politik    
Yenny Wahid
Yenny Wahid Minta Publik Sudahi Polemik Tawaran Demokrat
Thursday 18 Apr 2013 15:08:54
 

Yenny Wahid, Ketua Umum PKBIB saat ditemui di gedung KPU Jakarta, Senin (7/1).(Foto: BeritaHUKUM.com/din)
 
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB), Yenny Wahid meminta kepada publik untuk tidak lagi memperpanjang polemik terhadap tawaran Presiden Susilo Bambang yudhoyono kepada dirinya untuk bergabung ke Partai Demokrat.

Menurut putri kandung Alm Gus Dur ini, masih banyak persoalan yang harus menjadi fokus baik untuk SBY dan publik.

“Saya harap kita tidak usah memperpanjang persoalan ini, karena masih banyak persoalan lain yang harus diurus oleh presiden dan lebih penting,” ujar Yenny saat diwawancara secara live stastiun TV One, Kamis (18/4).

Salah satunya adalah tertundanya Ujian Nasional (UN) di 11 Provinsi. “Lalu soal kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak). Itulah yang seharusnya menjadi konsentrasi kita bersama,” tambah Yenny.

Sebelumnya di kesempatan yang sama, Yenny mengungkapkan bahwa dirinya akan tetap mempersiapkan Partainya untuk lolos Pemilu periode kedepan, dan mendukung Partai berlambang bintang Mercy ini di luar struktur. “Karena masih ada kader-kader PKBIB menjadi caleg di NasDem, Hanura, Gerindra dan di Demokrat. Itu semua saya dukung,” jelasnya.

Sementara itu, SBY yang juga menjabat Ketua Umum Partai Demokrat mengungkapkan, menghormati keputusan Yenny Wahid, untuk tidak bergabung ke Partainya.

"Saya menghargai pilihan seperti itu," kata SBY saat jumpa pers di kantor Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (17/4).

SBY menjelaskan dalam pertemuannya dengan Yenny didampingi Sinta Nuriyah beberapa waktu lalu, Yenny sempat melontarkan bahwa dirinya harus meminta pertimbangan dari kalangan NU terlebih dahulu untuk memutuskan apakah bergabung ke Partai Demokrat atau tidak.

"Dalam pembicaraan itu Yenny mengatakan kalau namanya bekerjasama dalam perjuangan politik beliau harus meminta pertimbangan dari NU. Kira-kira yang paling baik seperti apa," kata SBY.

Namun belakangan SBY tahu bahwa Yenny tak mendapat restu untuk bergabung ke partai binaanya. "Belakangan saya tahu setelah berkonsultasi dengan kiai NU, dikatakan lebih baik tidak bersama-sama. Mendukung diluar struktur, lebih baik memilih berjuang di arena yang berbeda dan saya pun menghormatinya," tuturnya.(bhc/riz)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Digandeng Polri, Ribuan Ojol Deklarasi Jadi Mitra Jaga Kamtibmas di Monas

 

ads2

  Berita Terkini
 
Gubernur Riau Abdul Wahid Jadi Tersangka KPK, Diduga Minta 'Jatah Preman' Rp 7 Miliar dari Nilai "Mark Up" Proyek Jalan

KPK OTT Gubernur Riau Abdul Wahid

Viral Konten Dedi Mulyadi soal Sumber Air Aqua, Ini Klarifikasi AQUA

Kasus Ammar Zoni Diduga Ada Kerjasama Petugas Rutan, Komisi XIII DPR: Yang Terbukti Terlibat Bila Perlu Dipecat !

Mahfud MD Heran Diminta KPK Laporkan Dugaan Mark Up Proyek Whoosh: Agak Aneh Ini

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2