JAKARTA-Mantan panitera pengganti Mahkamah Konstitusi (MK) Zainal Arifin Hoesein membantah telah menambahkan kata "penambahan suara" dalam draft surat yang akhirnya menjadi surat Nomor 112 tertanggal 14 Agustus 2009 yang diduga palsu.

Menurut Zainal, dirinya tidak mengubah draft tertanggal 14 Agustus 2009 itu. Surat tersebut dibuat sesuai dengan amar putusan MK. "Tidak ada yang berubah. Draft itu substansinya menjawab penjelasan Komisi Pemilihan Umum (KPU) bahwa berdasarkan amar putusan," kata Zainal kepada wartawan, usai menjalani pemeriksaan di Mabes Polri, Jakarta, Senin (22/8).

Ia tetap ngotot bahwa surat yang ditulis Fais di kantor MK itu, hanya berupa draft untuk dikonsultasikan kepada Ketua MK. Namun, dia membantah telah menandatangani surat tersebut. Dia juga mengaku tidak pernah mengirim surat tertanggal 14 Agustus 2009 tersebut.

"Yang jelas saya tidak pernah tanda tangan surat itu, tidak pernah membuat, tidak pernah kirim surat tanggal 14 Agustus itu. Yang resmi tanggal 17 Agustus. Itu sudah kita diskusikan dengan Pak Ketua," jelasnya.

Terkait penetapannya sebagai tersangka, Zainal mengaku kaget dan sangat keberatan dengan penetapan itu. Apalagi, lanjutnya, laporan MK tentang kasus itu diantarkan olehmua ke Bareskrim Polri. Namun, justru dirinya yang dijadikan tersangka. “Ini adalah risiko jabatan yang harus diterima,” ujarnya berusaha menghibur diri.

Sementara itu, kuasa hukum Zainal, Ahmad Rivai menyatakan, kliennya memang yang membuat surat itu, tapi bukan seperti itu. Draft tersebut berlawanan dengan bunyi putusan MK, karena berisi "penambahan suara" bagi politikus Partai hanura Dewi Yasin Limpo, masih perlu dikonsultasikan dengan pimpinan MK. "Draft surat itu baru mau dikonsultasikan kepada Ketua MK," ujarnya.

Namun, lanjut dia, pada 14 Agustus 2009 tersebut pimpinan tidak berada di tempat ketika Zainal akan mengonsultasikan draft tersebut. Surat itupun diletakkan di meja kerjanya. “Surat itu baru berupa konsep, belum resmi untuk diajukan ke KPU. Tetapi ada pihak yang mengirimkannya, sebelum konsep surat itu dibicarakan dengan pimpinan MK. Tanda tangan Zainal ada yang memalsukannya,” tandas Rivai.(mic/bie)