ACEH, Berita HUKUM - Acehnese Australia Association (AAA), merupakan forum kebersamaan, wadah pemersatu dan media komunikasi mantan aktivis sipil Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang pernah dan masih berdomisili di Australia. Bertekad dengan semangat dan visi yang kuat untuk membangun Aceh damai dan rakyat yang mandiri dalam segala aspek, maka pihaknya akan bergerak bersama-sama dengan seluruh elemen rakyat Aceh untuk melangkah melakukan perubahan yang nyata demi Aceh damai, aman, makmur, sejahtera, dan terwujudnya cita-cita kemerdekaan.

"Achehnese Australia Association hadir sebagai jembatan independen guna menjadi penyelaras dan kontribusi perdamaian, kami akan bergerak sebagai fasilitator sekaligus mediator dan sarana kampanye perdamaian abadi di Aceh," demikian disampaikan Tgk. Sufaini Syekhy, Jubir ASNLF/Ketua Umum Achehnese Autralia Association, kepada wartawan melalui pesan elektronik, Minggu (30/6).

Maksud dibentuknya Achehnese Australia Association adalah, sebagai media kampanye perdamaian yang abadi di bumi Aceh akan berfungsi sebagai fasilitator dan mediator dalam menjalankan demokrasi dan mengawal roda pemerintahan yang pro rakyat, mendorong agar terwujudnya pranata sosial yang kokoh, transparansi dan berkeadilan. Adapun misi dibentuknya Achehnese Australia Association adalah 'Capacity Buillding' dan menguatkan perdamaian mendorong lahirnya kemerdekaan dalam berdemokrasi, dan mensupport program pemberdayaan ekonomi yang telah programkan oleh pemerintah sebagai penguatan ekonomi yang mandiri dan berkarya.

Dan setelah delapan tahun berlalu perundingan damai antara Pemerintah RI-GAM, namun sampai sekarang belum ada langkah kongkrit dalam upaya penyelesaian konflik antara keduanya. Karena sampai saat ini belum menyentuh permasalahan secara menyeluruh, ini sangat merugikan pihak GAM, oleh kebijakan perundingan damai tersebut. Konflik bertahun-tahun itu telah banyak menimbulkan korban jiwa bangsa Aceh atas kedzaliman RI selama perang, dan kenangan konflik itu masih belum hilang dari ingatan bangsa Aceh.

Katanya, betapa kejamnya para Jendral Jawa membantai rakyat tanpa perikemanusian, ini sangat memilukan kita semua karena para korban adalah para syuhada yang merupakan ulama, tokoh masyarakat, para TNA dan para panglima menjadi sia-sia belaka ketika kita lihat kondisi Aceh pasca damai Helsinki. Ini terlihat semakin ambaradulnya Aceh selama Zikir (Zaini Abdullah-Muzakir Manaf) menjadi pemimpin yang merupakan perpanjangan tangan RI.

Kami sangat menyesal khususnya kepada Zikir yang membuat kondisi politik Aceh sangat otoriter melebihi pemerintah dzalim di bawah pimpinan Suharto, tentu ini sangat menyakitkan. Zikir dengan sengaja bergandengan tangan dan berpelukan dengan Jendral Jawa yang dulu merupakan musuh rakyat Aceh bersama, karena membantai rakyat Aceh dengan sangat keji, justru hari ini mereka (Jendral Jawa) dijadikan kawan melebihi saudaranya.

Namun Zikir dengan mantan Tentara Nasional Aceh (TNA) dan panglima perang Aceh yang dulu sama-sama seperjuangan melawan Jendral Jawa justru sekarang dijadikan musuh, ini sangat menyakitkan hanya gara-gara posisi jabatan gubernur, untuk kepentingan pribadi/kelompok, mereka justru rela mengkhianati sumpah perjuangan Aceh Merdeka (AM). Sumpah AM sudah jelas yang haram menghormat bendera merah putih namun Zikir rela bermusuhan dengan sesama bangsa Aceh sendiri.

Kami mengecam keras kepada pihak-pihak yang memanfaatkan perdamaian Helsinki hanya untuk kesenangan pribadi/kelompok, kami juga mendesak pihak RI agar segera mungkin untuk kembali ke meja perundingan guna melanjutkan pembicaraan damai secara menyeluruh dengan melibatkan tokoh perjuangan AM yang masih konsisten dalam melanjutkan kemerdekaan bangsa Aceh, memerdekakan ekonomi, memerdekakan pendidikan, memerdekan keadilan dan kesejahteraan.

Dengan diamnya persoalanya ini, tentu sangat merugikan pemerintah GAM dan jelasnya sangat menguntungkan pihak RI. Atas nama GAM di Australia, yang mewakili pemerintah GAM di seluruh dunia tetap konsisten dalam perjuangan Aceh Merdeka (AM). Bahwa menurut kami perjuangan GAM belum berakhir sampai disini, apalagi GAM dianggap sudah bergabung dengan NKRI tentu tidak benar.

"Yang sudah bergabung dengan NKRI, ya Zikir, Malek Mahmud cs karena mereka jelas sudah menjadi pejabat RI. Jangan menganggap perdamaian Helsinki sudah final, karena memang belum final," tegasnya.

Jika dilihat sejak Zikir menjadi pemimpin di Aceh, rakyat Aceh menjadi terpecah belah dan demokrasi menjadi terbelunggu serta semua sektor ekonomi rakyat mandeg, bahkan politik di Aceh amburadul karena PA dan Zikir sangat dzalim dalam melakukan tindakan-tindakan dalam kebijakan di semua sektor kehidupan di Aceh yang justru ini sangat berbahaya untuk masa depan Aceh dan perjuangan AM.

Qanun Wali, pengibaran Bendera Bintang Bulan jelas sarat dengan kepentingan politik, kepentingan kelompok PA/Pemerintahan Zikir, bukan kepentingan untuk melanjutkan perjuangan AM dan rakyat. Ini justru berpotensi Aceh kembali dalam konflik yang lebih dasyat, bila pembicaraan damai fase-fase berikutnya tidak segera diagendakan dan tentu ini sangat berbahaya.

Kami atas nama mantan GAM Australia, menolak secara tegas atas dua qanun tersebut, baik qanun bendera dan qanun Wali Nanggroe. Karena menurut kami dua qanun itu belum mendesak bagi rakyat, yang paling mendesak bagi rakyat saat ini yaitu rakyat perlu ada pekerjaan yang layak, SDM yang memadai dan Aceh dalam suasana kondusif.

Karenanya, kami sangat menyesalkan atas ketidakmampuan Zikir menjaga kedamaian di Aceh, serta tidak dapat menjaga persatuan bangsa Aceh dan justru ada indikasi bahwa Zikir merupakan biang perpecahan, sekaligus biang pemutus tali perjuangan AM. Kami sangat prihatin pada kondisi Aceh pasca Zikir menjadi Gubernur/Wakil alias sebagai pemimpin RI di Aceh.

Zikir memaksakan mengibarkan "Bintang Bulan" kebanggaan rakyat Aceh dan sebagai lambang kemerdekaan Aceh. Pengibaran tersebut sangat kami apresiasi tentu bila dilakukan semuanya murni untuk perjuangan Aceh merdeka. Tetapi sebaliknya, bila gagasan pengibaran bendera bintang bulan serta qanun Wali Nanggroe hanya untuk kepentingan kelompok tertentu demi menggalang suara untuk pemilih RI, maka kami mengecam keras karena kami anggap ini sebagai bentuk kejahatan perjuangan AM.

Karena kebijakan tersebut tidak dikoordinasikan dengan pihak petinggi GAM baik yang berada di luar maupun di dalam negeri, sedangkan Zikir tidak lagi mempunyai kebijakan dalam perintah-perintah yang menyangkut perjuangan AM. Karena mereka sudah menjadi bagian dari petinggi RI atau mereka resmi sebagai pemerintah RI.

Dengan demikian, kami mendesak pemerintah RI yang berada di pusat maupun pemerintah RI yang ada di daerah yaitu pemerintah Zikir, untuk segera membuka pembicaraan lanjutan perdamaian antara GAM-RI. Karena perjuangan AM belum berakhir, yang masih melewati jalan panjang untuk mewujudkannya.kami juga mendesak pemerintah Aceh sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, untuk bersedia menjadi mediator damai RI-GAM.

Diminta juga semua elemen masyarakat khususnya para panglima GAM semua wilayah, semua TNA untuk tidak ikut mengibarkan bendera Bintang Bulan sebelum ada kesepakatan antara RI-GAM atau sebelum ada pengakuan resmi kemerdekaan Aceh dari RI dan International. Pengibaran bendera serta Qanun Wali itu bukan merupakan kebijakan AM, namun itu mutlak kebijakan Pemerintah RI yang ada di Aceh. GAM belum bisa disebut telah resmi bergabung dengan RI, yang telah resmi bergabung dengan RI yaitu kelompok Zikir dan Malek Mahmud cs.

Achehnese Australia Association juga menghimbau semua masyarakat Aceh, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Aceh dari Sabang, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara dan Aceh Barat. Dan mengecam pihak-pihak yang sengaja memecahbelahkan bangsa Aceh, dan melemahkan semangat perjuangan AM.

"Mari kita semua tetap bersatu padu memperjuangkan Aceh yang makmur, aman, sejahtera dan sampai Aceh berdaulat," tukasnya.

Kami juga menghimbau seluruh kombantan untuk minta pertanggung jawaban pada Pemerintah Zikir terhadap sejauh mana lanjutan perjuangan AM lewat damai Helsinki dan minta pertanggungjawaban atas janji-janji masa pilkada yang lalu. Kemudian kita juga meminta mereka turun dari jabatan gubernur bila kondisi Aceh tidak lebih baik dari sebelumnya.(bhc/sul)