JAKARTA, Berita HUKUM - Usai bertemu Presiden Joko Widodo, Selasa (18/7), Ketua MPR Zulkifli Hasan yang juga ketua umum PAN sempat ditanya wartawan Istana Kepresidenan soal posisi partainya di pemerintahan. Pertanyaan itu muncul karena PAN sempat diminta keluar dari koalisi oleh PDI Perjuangan. PAN dinilai kerap berbeda sikap dengan pemerintah. Salah satunya soal Perppu Ormas.

Namun, Zulkifli malah bertanya balik kepada wartawan. "Kenapa?" tanya dia di kompleks Istana Negara, Jakarta.

Saat disebut karena permintaan PDIP, dia kembali memastikan hubungan PAN dengan partai pimpinan Megawati Soekarnoputri baik-baik saja. Justru dia menyebut kalaupun sempat heboh, itu lantaran media yang memanas-manasi.

"Cuma kan enggak ramai kalau teman-teman mungkin cuma ngutip satu pendapat. Sini satu pendapat, ramai. Apa perlu lagi begitu? Jangan deh ya. Sedikit saja ramainya, jangan banyak-banyak," ujar dia sambil tersenyum.

Hubungan dengan PDIP pun, kata ia, baik-baik saja. Zulkifli bahkan mengatakan hubungan PDIP-PAN mesra dan dia masih sering berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto maupun Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Pandangan (kami berseberangan dengan pemerintah) itu harus diluruskan. Misalnya bahas RUU Pemilu, ini kan menyangkut masing-masing nasib partai juga. Partai-partai pasti akan berjuang agar partainya tidak mati (lewat aturan yang ada)," ujar Zulkifli.

Dia menerangkan hal yang disinggung di antaranya mengenai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Keterbukaan Informasi dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Selain itu, dia mengatakan, ada juga pembahasan tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu).

Namun, Zulkifli mengatakan, topik utama kunjungan ke Istana Negara adalah menyampaikan undangan pernikahan anaknya yang ketiga. Kendati acaranya pada September mendatang, Zulkifli memutuskan memberikan undangan jauh-jauh hari agar Jokowi bisa mengatur waktu guna menghadiri acara sakral tersebut.

"Kan suatu kehormatan kalau Presiden bisa menghadiri pesta pernikahan anak saya beserta keluarga. Ya itu saja?," ujar dia.

Sementara, salah satu yang lain disinggung dari pertemuan lebih dari satu jam itu, adalah kasus Ketua DPR Setya Novanto.

Seperti diketahui, Senin 17 Juli kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Setya Novanto sebagai tersangka baru dalam kasus korupsi e-KTP. "Tapi tadi saya juga menyampaikan kita prihatin, Pak. Pimpinan DPR sekarang mendapatkan cobaan," kata Zulkifli.

Kasus yang menyeret ketua umum Partai Golkar itu, kata Zulkifli, menjadi pelajaran bagi semua pihak. "Kita prihatin mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua agar kita sungguh-sungguh mengikut rel yang ada, aturan yang ada," kata Zulkifli.

Dia membahas masalah Setya Novanto, lantaran sama-sama sebagai pimpinan lembaga negara. Apalagi sebelumnya, juga sudah menyeret Irman Gusman saat aktif menjabat ketua DPD. "Ya tentu proses hukum silahkan proses hukum. Sebagai kawan kan sebagai teman, sebagai kolega. Presiden juga prihatin kok. Tapi kan hukum ya hukum," katanya menegaskan.

Sedangkan menurut Zulkifli, kesetiaan terhadap pemerintah tidak harus selalu ditunjukkan dengan mengiyakan segala kebijakan pemerintah. Loyalitas, kata dia, juga bisa ditunjukkan dengan mengkritisi kebijakan pemerintah agar lebih baik. Namun, menurut dia, sikap kritis kerap dianggap menantang.

Mengenai loyalitas PAN, dia menyatakan sejak awal konsisten mendukung agar pemerintahan berjalan baik. Namun dia menggarisbawahi persoalan koalisi tidak ada kaitan dengan menteri.

"Kalau menteri itu kan prerogatif Pak Presiden. Kami ingin (pemerintahan) sukses seperti negara-negara lain. Rakyat senang, kita senang. Soal Pilpres kan nanti masih lama," tambah dia.(fat/jpnn/Tempo/Republika/viva/bh/sya)