JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Pembangunan Asia (ADB) memberikan pinjaman program senilai US$ 300 juta (sekitar Rp 2,88 triliun) untuk mendukung pelaksanaan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) melalui perbaikan konektivitas domestik dan internasional.

ADB bekerja sama dengan pemerintah berupaya mengurangi kesenjangan infrastruktur dan memperkuat akses bagi daerah pedesaan yang miskin sehingga akan membuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

Wakil Kepala Kantor Perwakilan ADB di Indonesia, Edimon Ginting mengatakan konektivitas yang kurang baik, kendala infrastruktur dan biaya logistik yang tinggi menghalangi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan melakukan upaya pemerataan kesejahteraan bagi seluruh penduduk Indonesia.

"Sebagai contoh, sekitar 70% perbedaan harga beras di daerah di seluruh Indonesia diakibatkan oleh biaya pengiriman, yang merupakan cerminan dari kondisi buruknya jalan, pelabuhan yang padat, dan belum berkembangnya sistem transportasi antar pulau," sebutnya seperti dalam siaran pers ADB yang diterima antaranews.com, pada Minggu (18/10).

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan serangkaian kebijakan untuk memperbaiki iklim usaha melalui perbaikan konektivitas dan infrastruktur.

ADB mendukung upaya pemerintah untuk mempercepat pengembangan sistem logistik yang lebih baik dan infrastruktur untuk menghubungkan daerah pedesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, memperbaiki konektivitas internasional, dan memperkuat koordinasi konektivitas, kerangka hukum dan peraturan.

Secara keseluruhan, reformasi akan memberikan manfaat ekonomi yang besar.

Kebijakan ini juga akan membantu memperbaiki pelayanan sosial, menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif, mendorong partisipasi sektor swasta dalam layanan infrastruktur, meningkatkan teknologi dan inovasi baru, dan memperluas kesempatan kerja.

Mengurangi biaya logistik merupakan hal yang penting untuk perbaikan konektivitas yang akan mengurangi biaya yang lebih murah dan waktu pengiriman yang lebih cepat.

Program ini juga akan membantu memperbaiki konektivitas internasional termasuk dengan perbaikan prosedur ekspor dan impor.

ADB juga memberikan hibah bantuan teknis sebesar US$ 1 juta untuk memperkuat kapasitas instansi pemerintah seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dan Kementerian Perhubungan untuk mendukung perbaikan kebijakan terkait dengan konektivitas.

ADB, dengan kantor pusat di Manila, didirikan untuk mengurangi kemiskinan di Asia dan Pasifik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pertumbuhan lingkungan yang berkelanjutan dan integrasi kawasan.

Didirikan pada tahun 1966, ADB beranggotakan 67 negara termasuk 48 dari kawasan Asia Pasifik. Pada tahun 2011, persetujuan ADB termasuk pendanaan bersama mencapai US$ 21,7 miliar.(ant/bhc/opn)