Cina" /> BeritaHUKUM.com
Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Internasional    
Laut Cina Selatan
AS Tuntut Cina 'Menghentikan' Reklamasi di Laut Cina Selatan
Sunday 31 May 2015 08:18:12
 

Cina mengklaim hampir seluruh kawasan di Laut China Selatan adalah wilayahnya, sehingga mengakibatkan sengketa dengan negara-negara tetangganya. Kawasan Laut Cina selatan yang menjadi sengketa antara Cina dan beberapa negara tetangganya.(Foto: Istimewa)
 
AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Amerika Serikat menuntut Cina agar segera menghentikan reklamasi di perairan yang dipersengketakan di Laut Cina Selatan. Menteri Pertahanan AS, Ashton Carter mengatakan dalam sebuah acara dialog di Singapura, tindakan Cina tersebut telah "melangkahi" aturan internasional.

Cina mengklaim hampir seluruh kawasan di Laut China Selatan adalah wilayahnya, sehingga mengakibatkan sengketa dengan negara-negara tetangganya.

Menanggapi pernyataan Menlu AS tersebut, para pejabat Cina mengatakan sikap AS tersebut "tidak berdasar dan tidak konstruktif". 'Resolusi Damai'

Negara-negara lain telah menuduh Cina bertindak ilegal dengan melakukan pengerukan tanah untuk membuat pulau buatan yang dicurigai untuk membangun fasilitas militer.

Harus dihentikan

Di acara konferensi di Singapura, Sabtu (30/5), yang dihadiri oleh para menteri pertahanan dari seluruh wilayah Asia-Pasifik, Carter mengatakan dia ingin "resolusi damai untuk menyelesaikan semua sengketa".

"Untuk itu, harus segera dihentikan reklamasi di perairan yang masih disengketakan," katanya.

Carter mengaku bahwa Vietnam, Filipina, Malaysia dan Taiwan juga melakukan hal serupa dan membangun pos-pos pengintaian di wilayah disengketakan, tetapi menurutnya "ada satu negara telah melakukan lebih jauh dan lebih cepat dari yang lain".

"Cina telah mereklamasi lebih dari 2.000 hektar, lebih dari yang dilakukan negara lainnya. Dan Cina melakukannya hanya dalam 18 bulan terakhir," katanya.

Namun demikian, anggota delegasi Cina di acara itu, Zhao Xiaozhuo, mengatakan tindakan pihaknya "wajar dan dapat dibenarkan".(BBC/bh/sya)



 
   Berita Terkait >
 
 
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2