JAKARTA, Berita HUKUM - Guna menyambut pemerintahan baru Republik Indonesia, khususnya terkait soal kesejahteraan rakyat melalui skema better regulation, Asosiasi Sarjana dan Praktisi Administrasi bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengadakan seminar dengan tema Arsitektur Baru Regulasi untuk Kesejahteraan Rakyat, Rabu (3/9) di Jakarta.

Latar belakang masalah yang sudah terjadi adalah banyaknya pertentangan antar undang-undang bahkan dengan undang undang dasar. Akibatnya banyak UU yang digugat ke Mahkamah Konstitusi. Disamping itu terdapat peraturan undang undang yang perlu dievaluasi agar tidak terjadi peraturan yang merugikan rakyat. Itu

“Karenanya, Pemerintah dan DPR periode 2014 – 2019 mempunyai tugas dan kewajiban yang besar untuk memutus rantai kerumitan proses legislasi yang ada selama ini. Melalui paradigma baru legislasi yaitu better regulation berdasarkan kajian akademis dan teoritis yang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Prof. Dr. Agus Dwiyanto, MPA pada kesempatan membuka isi seminar.

Dilain pihak ditambahkan Ketua ASPA, Fadel Muhammad, better regulation merupakan pendekatan yang baru lebih proposional dengan memberikan peranan kepada negara untuk melakukan intervensi secara terbatas dan terukur. “ better regulation ini merupakan antitesa, jawaban akan pelaksanaan deregulation liberal yang hasilnya tidak diharapkan. Yang kaya semakin kaya dan kalangan miskin tidak berdaya,” tambah Fadel.

Dalam jejak rekam yang dikumpulkan oleh tim berita hukum, terdapat sejumlah UU yang digugat ke MK adalah :

UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kewenangan Majelis Kehormatan Notaris dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Seminar yang dilakukan dalam bentuk panel diskusi diharapkan kedepan dapat menjaring pemikiran dan pengalaman mewujudkan better regulation, merumuskan paradigma baru nasional secara ideologis dan akademis untuk masukan dan bahan kepada DPR Periode 2014-2019.

Selain dihadiri Kepala LAN dan Ketua ASPI, seminar turut diisi oleh Sofian Efendi (Guru Besar UGM), Sofyan Djalil (Praktisi bidang Politik ekonomi), Dr. Zainal Arifin Mochtar (Pakar Hukum Tata Negara UGM).(bhc/mnd/mat)