Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Perdata    
Medan
Abaikan Keputusan Pengadilan, Walikota Medan Diadukan ke Menpan dan Presiden RI
Friday 26 Dec 2014 20:50:55
 

Walikota Medan Drs. H T. Dzulmi Eldin S, M.Si.(Foto: Istimewa)
 
MEDAN, Berita HUKUM - Dirut PT. Asri Pembangunan Catur Karya Cipta (APCKC) Andi Mutiala Lubis melalui suratnya ber nomor 047. Dirut/ APCKC/ MDN/ 1114 tertanggal 5 Nopember 2014 mengadukan Walikota Medan Drs. H T. Dzulmi Eldin S, M.Si dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan (TRTB) Kota Medan Ir. Sampurno ke Menpan RB dan Presiden RI di Jakarta.

Pasalnya, kedua pejabat Kota Medan itu dinilai tidak melaksanakan Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor 17/G/2011/PTUN Medan tertanggal 23 Mei 2011 Jo Putusan PT. TUN Nomor 143/B/2011/PT. TUN MDN tanggal 18 Oktober 2011 Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 122.K/TUN/2012 tertanggal 17 April 2012.

Dalam suratnya itu disebutkan bahwa pejabat yang tidak melaksanakan Putusan Pengadilan harus diumumkan di Mass Media oleh panitera pengadilan sejak tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 116 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

“Bila pejabat publik tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, maka Ketua Pengadilan wajib memerintahkan Pejabat Publik tersebut untuk melaksanakan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijds). Dan Apabila si pejabat tersebut masih juga tidak melaksanakan putusan pengadilan maka yang bersangkutan bisa dikenakan upaya paksa untuk membayar sejumlah uang denda dan dikenakan sanksi administrasi,” ujar Lubis.

Disamping diumumkan di media cetak, tambah Lubis, Ketua Pengadilan juga harus mengajukan hal ini kepada Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi pemerintahan untuk memerintahkan pejabat tersebut supaya melaksanakan putusan pengadilan dan kepada Lembaga Perwakilan Rakyat yakni DPR-RI maupun DPRD untuk menjalankan fungsi pengawasannya terhadap kinerja aparat pemerintahan.

“Tentang ketentuan mengenai besaran uang paksa maupun jenis sanksi administrasi dan tata cara pelaksanaannya diatur dengan peraturan perundang-undangan,” paparnya lagi.

Dirut PT. APCKC Andi Mutiala Lubis dalam suratnya menyebutkan bahwa akibat tidak dilaksanakannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan cq. Walikota Medan tentu saja telah mengakibatkan timbulnya kerugian materil bagi pihak PT. APCKC, mengingat selama lebih dari tiga tahun ini pihak PT. APCKC sudah mengeluarkan banyak biaya untuk ongkos berperkara di Pengadilan maupun untuk pembayaran gaji ratusan orang karyawan yang harus tetap dibayar walaupun mereka tidak dipekerjakan akibat tidak adanya Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang selama ini tidak dikeluarkan oleh Pemko Medan.

“Oleh karenanyalah pihak PT. APCKC menempuh jalur hukum yakni dengan cara berperkara di pengadilan,”terangnya.

Kepala Bagian Umum PT. IRA Group, Js Leo Siagian kepada wartawan, Kamis (25/12) mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya menghadap langsung kepada Presiden Jokowi agar pejabat publik seperti Walikota Medan dan Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Medan Sampurno tersebut segera ditindak tegas dan dilakukan Revolusi Mental.

“Karena mereka tega mengangkangi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
Leo menegaskan, Negara ini adalah Negara hukum oleh karenanya sudah selayaknya Presiden Jokowi cq. Menpan RB segera mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang tega berbuat dzolim dan mengangkangi putusan hukum yang berlaku di negeri ini,”ujar Leo.(TIM/hs/bhc/sya)



 
   Berita Terkait > Medan
 
  Nikson Nababan Menyatakan Siap Maju Pilgub Sumut, Jika Mendapat Restu Ibu Megawati
  Walikota Medan Mengaku Sangat Bersyukur dengan Sosok Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto
  Pernyataan Polda Sumut terkait di Medsos, Penyerangan Mapolda Sumut Masalah Hutang Piutang
  Sambut HUT Bhayangkara Ke 70, Turn Back Trail Kapolres Simalungun
  Aspikom Aceh Dilantik di Sela-sela Kongres Nasional ke IV Aspikom
 
ads1

  Berita Utama
Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

Istana Dukung Kejagung Bersih-bersih di Pertamina: Akan Ada Kekagetan

Megawati Soekarnoputri: Kepala Daerah dari PDI Perjuangan Tunda Dulu Retreat di Magelang

Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi

 

ads2

  Berita Terkini
 
BNNP Kaltim Gagalkan Peredaran 1,5 Kg Sabu di Samarinda dan Balikpapan

Kasus Korupsi PT BKS, Kejati Kaltim Sita Rp2,5 Milyar dari Tersangka SR

Tolak Tawaran Jadi Duta Polri, Band Sukatani Akui Lagu "Bayar Bayar Bayar" Diintimidasi

10 Ribu Buruh Sritex Kena PHK, Mintarsih Ungkap Mental Masyarakat Terguncang

Anak 'Crazy Rich' Alam Sutera Pelaku Penganiayaan, Sudah Tersangka Tapi Belum Ditahan

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2