ACEH, Berita HUKUM - Untuk memberikan gambaran bagi pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan program reformasi birokrasi dan penyediaan informasi mengenai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi dan upaya-upaya perbaikan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, Kamis (22/8), kegiatan Sosialisasi dan Bimtek Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Secara On-Line bagi SKPK dilingkungan pemerintah setempat di aula serba guna.

Menurut Ketua Panitia Pelaksana kegiatan Abdul Hamid SP, guna tercapainya tujuan tersebut sosialisasi dan Bimtek ini difasilitasi oleh narasumber dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Asisten Deputi Ir.Bambang D. Sumarno, MPA dan Kepala Bidang Penyiapan Koordinasi Pelaksanaan Program Pendayagunaan Aparatur Negara Daerah.

Abdul Hamid, SP yang juga Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Aceh Timur, mengatakan, "salah satu dasar Sosialisasi dan Bimtek, Undang-Undang RI No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari KKN".

Sosialisasi dan Bimtek tersebut 103 peserta, dari Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Sekretaris/Kasubbag Tata Usaha dan para Sekretaris Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Aceh Timur.

Sementara itu Bupati Aceh Timur Hasballah dalam sambutannya saat, membukan acara tersebut yang di bacakan Asisten III Bidang Administrasi Umum Ir Irfan Kamal M.Si mengatakan, "sosialisasi dan bimtek, merupakan hal yang sangat penting dan strategis untuk dilaksanakan sebagai langkah awal perwujudan dalam rangka ke-enam program reformasi birokrasi secara makro," ujarnya.

Penataan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistim Manajemen Sdm Aparatur, Penataan Pengawasan, Penataan Akuntabilitas Kinerja dan Penataan Kualitas Pelayanan Publikn, tiga hal penting yang perlu segera dilaksanakan dan ditindak lanjuti sebagai upaya reformasi biroklrasi.

Mengikuti PP No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, upaya yang harus dilakukan dalam menyikapi perkembangan dan permasalahan percepatan reformasi birokrasi dan penyiapan program kerja percepatan reformasi birokrasi dengan pencapaian indikator keberhasilan reformasi birokrasi.(bhc/rls/kar)