Beranda | Berita Utama | White Crime | Cyber Crime | EkBis | Opini | INDEX Berita
Eksekutif | Legislatif | Gaya Hidup | Selebriti | Nusantara | Internasional | Lingkungan
Politik | Pemilu | Peradilan | Perdata| Pidana | Reskrim
Legislatif    
Diskusi
Ahmad Muzani: Presiden Jangan Sering ke Luar Negeri
Saturday 09 Mar 2013 17:26:03
 

Anggota DPR RI Ahmad Muzani, usai diskusi: Cerita Lama Polisi dan Tentara.(Foto: BeritaHUKUM.com/mdb)
 
JAKARTA, Berita HUKUM – Usai Diskusi yang mengulas akar persoalan sehingga berulangnya konflik Tentara dan Polisi, Ahmad Muzani mengungkapkan kekecewaannya terhadap Presiden yang sering ke luar negeri, di tengah carut marut persoalan bangsa, seperti konflik penyerbuan markas Polisi di Ogan Komering Ulu (OKU) diserang dua batalion TNI AD, yang awalnya dipicu oleh peristiwa penembakan anggota TNI, Prajurit Satu Heru Oktavianus, yang dilakukan oleh anggota Polres OKU, Brigadir Wijaya, dua bulan lalu.

“Presiden jangan sering ke luar negeri. Ini belum seminggu ke luar negeri lagi. Banyak sekali persoalan bangsa ini yang perlu diselesaikan,” kata Ahmad Muzani kepada para Wartawan, di Warung Daun, Cikini, Sabtu (9/3).

Menurut Ahmad konflik yang telah berulang kali ini harus diselesaikan dengan sistimatis. “Masalahnya ini kan peristiwanya berulang. Reformasi yang dilakukan kepolisian belum tuntas,” ujar Anggota Komisi I DPR RI ini. Dan persoalan konflik yang telah berulang ini tak hanya selesai dengan perkataan maaf saja.

“Bukan diselesaikan dengan minta maaf, bukan disitu masalahnya. Masalahnya adalah di satu sisi kepolisian belum mampu mereformasi diri sebagai aparat sipil. Misalnya kepangkatan di kepolisian hampir sama dengan tentara, itu menurut saya tidak pas. Disisi lain beban yang dipikul kepolisian sangat banyak, mengatur lalu lintas, terorisme dan lain-lain,” terang Anggota DPR dari Partai Gerindra ini.

Ahmad menegaskan peran Presiden juga berpengaruh, sehingga Ia menyayangkan langkah Presiden yang justru pada saat berbagai persoalan bangsa menimpa silih berganti, Presiden SBY malah ke luar negeri.

“Keluar negeri terus, bagaimana ini. Tak usahlah ikut KTT ini, KTT itu, kan bisa diwakilkan,” pungkasnya.(bhc/mdb)



 
   Berita Terkait > Diskusi
 
  Menimbang Urgensi Antara: Pansus Pelindo II, Pansus Asap Pembakaran Hutan, Pansus Perampokan Kekayaan Alam oleh Asing (Freeport, Newmont, dll)
  'Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Evaluasi Bidang Politik Hukum dan Ekonomi'
  Diskusi Forwat PHK, Tekankan Perlunya Efek Jera
  Busyro Muqoddas: Misi KPK Misi Kenabian
  Gayus Lumbuun: UU TPPU Layaknya Tempelan Semata
 
ads1

  Berita Utama
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara

Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta

Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution

 

ads2

  Berita Terkini
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah

Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah

Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?

Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit

Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional

ads3
 
PT. Zafa Mediatama Indonesia
Kantor Redaksi
Jl. Fatmawati Raya No 47D Lt.2
Cilandak - Jakarta Selatan 12410
Telp : +62 21 7493148
+62 85100405359

info@beritahukum.com
 
Beranda | Tentang Kami | Partner | Disclaimer | Mobile
 
  Copyright 2011 @ BeritaHUKUM.com | V2